Pelajar Diberi Kemudahan Urus KTP Elektronik

0
262
Ilustrasi

LUBUKBASUNG, KP – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Agam melahirkan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan. Disdukcapil Agam berencana mendatangi SMA/sederajat untuk memberi kemudahan bagi pelajar yang telah berusia 17 tahun untuk membuat KTP elektronik.

“Hal ini menyikapi tenggat waktu yang diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai bats akhir perekaman data KTP-el pada 31 September 2016,” kata Kadisdukcapil Agam, Misran, kemarin.

Menurutnya, pelajar yang wajib KTP (usia 17 tahun) tidak perlu lagi surat penghantar atau persyaratan lainnya. Mereka hanya perlu membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebagai bukti warga Kabupaten Agam.

“Pengalaman kami dua tahun belakangan, setiap akhir tahun jumlah pelajar yang mengurus KTP-el membludak. Kita tidak ingin tahun depan terulang lagi sehingga dapat mengganggu fokus mereka ikut Ujian Nasional,” ujarnya.

Agar rencana itu dapat berjalan mulus, pihaknya telah berkoordinasi dengan Musyawarah Keja Kepala Sekolah (MKKS), camat, dan walinagari. Surat edaran sudah dibuat dan pekan depan sudah bisa dilaksanakan.

Lebih lanjut, dia menjelaskan saat ini sekitar 90 persen masyarakat Agam telah melakukan perekaman KTP-el. Jumlah tersebut telah melampaui target nasional sebesar 88 persen.

“Dari 519.00 penduduk Agam, wajib KTP sebanyak 373.244 orang dan 90 persen di antaranya atau sebanyak 335.017 orang sudah melakukan rekam data. Kita sudah melampaui target nasional,” jelasnya.

Sekitar 10 persen masyarakat Agam yang belum melakukan rekam KTP-el, Misran menduga hal itu karena kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya memiliki KTP.

Terbatasnya jumlah tenaga di Didukcapil Agam tidak dijadikannya sebagai kendala untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pihaknya telah melakukan upaya jemput bola ke tengah-tengah masyarakat.

“Jumlah PNS sebanyak 31 orang dan kontrak 11 orang memang tidak sebanding dengan jumlah penduduk Agam. Tapi kita sudah melakukan inovasi dengan cara jemput bola seperti memberikan pelayanan keliling di 16 kecamatan dan menambah jam kerja di hari libur,” ulasnya.

Terkait adanya sanksi administratif bagi yang tidak merekam dari pemerintah, seperti penonaktifan KTP sehingga kehilangan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Misran belum bisa berkomentar.

“Besok (hari ini – red) akan ada Rakernas di Pekanbaru yang dihadiri seluruh daerah. Kita akan cari info terkait sanksi ini di lokasi acara itu,” jelasnya.

Terlepas dari sanksi tersebut, Misran mengimbau masyarakat yang belum melakukan perekaman agar segera datang ke Kantor Didukcapil Agam untuk rekam data.

“Jangan mengurus KTP dan adminitrasi kependudukan lainnya hanya ketika ada keperluan atau terdesak,” pesannya. (Rezka Delpiera)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY