Sampoerna Mengklaim Isu Kenaikan Harga Rokok tak Benar

0
426

 

JAKARTA, KP – PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) mengklaim, isu terkait adanya kenaikan harga rokok secara drastis adalah informasi tidak benar yang disebarkan pihak-pihak tak bertanggung jawab.

Head of Regulatory Affairs, International Trade and Communications PT HM Sampoerna Elvira Lianita, baru-baru ini menyampaikan, kenaikan harga drastis maupun kenaikan cukai secara eksesif bukan langkah bijaksana, karena setiap kebijakan yang berkaitan dengan harga dan cukai rokok harus mempertimbangkan seluruh aspek secara komprehensif.

Lanjutnya, aspek tersebut terdiri dari seluruh mata rantai industri tembakau nasional seperti, petani, pekerja, pabrikan, pedagang dan konsumen, sekaligus juga harus mempertimbangkan kondisi industri dan daya beli masyarakat saat ini.

Menurutnya, kebijakan cukai yang terlalu tinggi tentunya akan mendorong naiknya harga rokok menjadi mahal, sehingga tidak sesuai dengan daya beli masyarakat.

“Jika harga rokok mahal, maka kesempatan ini akan digunakan oleh produk rokok ilegal yang dijual dengan harga sangat murah dikarenakan mereka tidak membayar cukai,” jelasnya.

Elvira menyebutkan, berdasarkan studi dari beberapa universitas nasional, perlu menjadi catatan penting, bahwa dengan tingkat cukai saat ini,  perdagangan rokok Ilegal telah mencapai 11,7 persen dan merugikan negara hingga Rp9 triliun.

“Hal ini tentu kontra produktif dengan upaya pengendalian konsumsi rokok, peningkatan penerimaan negara, dan perlindungan tenaga kerja,” tuturnya.

Terkait dengan harga rokok di Indonesia yang dibandingkan dengan negara-negara lain, lanjutnya, maka perlu dilakukan kajian yang menghitung daya beli masyarakat di masing-masing negara.

“Jika kita membandingkan harga rokok dengan pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita di beberapa negara, maka harga rokok di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura,” ujarnya.

Terpisah Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengatakan, dirinya belum mengetahui dengan pasti kapan harga rokok akan naik. Beberapa kajian pun masih terus dijalankan.

“Belum tahu, jadwalnya belum kita periksa,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, baru-baru ini dikutip dari Liputan6.com

Sampai saat ini, katanya, pemerintah juga masih mengalami perdebatan soal penerapan dan ratifikasi aturan Framework Convention on Tobaco Control (FCTC). Pembahasan ini memang sudah masuk dalam rapat terbatas dipimpin Presiden. Hanya saja belum ada keputusan. “Tapi memang pemerintah sudah bicara beberapa kali untuk mengadaptasi aksesi FCTC,” imbuh JK.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) tengah mengkaji wacana kenaikan harga rokok. Unit Eselon I ini harus mempertimbangkan dari sisi aspek ekonomi apabila ingin menaikkan tarif cukai rokok sehingga perusahaan terpaksa menjual rokok seharga tersebut.

“Harga rokok jadi Rp50 ribu per bungkus adalah salah satu referensi yang dikomunikasikan,” ujar Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi di Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan usulan tersebut bukan saja dari sisi kesehatan, tapi juga dari aspek ekonomi, seperti industri, petani dan keberlangsungan penyerapan tenaga kerja.

“Jadi kita harus komunikasikan dengan seluruh stakeholder, baik yang pro kesehatan maupun yang pro industri, petani karena pasti ada tarik ulur di situ. Kalau cuma dengarkan salah satunya, bisa bangkrut itu,” jelas Heru.

Kenaikan tarif cukai rokok yang terlalu signifikan akan berdampak negatif bagi industri. Bahkan efek buruk lainnya, sambung dia, marak peredaran atau penyelundupan rokok ilegal.

Sumber : Viva.co.id

 

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY