62 Persen Kepala Sekolah di Bukittinggi Telah Miliki NUKS

0
277

BUKITTINGGI, KP – Sebanyak 26 guru dari berbagai jenjang pendidikan di Kota Bukittinggi dinyatakan lulus dan memenuhi syarat mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) calon kepala sekolah.

Kegiatan Diklat itu merupakan kerjasama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Bukittinggi, dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) Solo, Jawa Tengah yang didanai APBN, digelar di Hotel Royal Denai (29/8 – 5/9) nanti.

Kepala Disdikpora Kota Bukittinggi melalui Kepala Bidang Peningkatan Mutu, Yernida Agus kepada KORAN PADANG, Selasa (23/8) di Bukittinggi mengatakan, berdasarkan Permendikbud RI Nomor : 28 Tahun 2010 tentang jabatan fungsional kepala sekolah mengisyaratkan, guru yang akan diangkat menjadi kepala sekolah harus memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS).

Untuk itu, katanya, secara bertahap Disdikpora dengan menggandeng LP2KS Solo dapat menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi bakal calon dan kepala sekolah untuk mendapatkan sertifikat NUKS.
Pihaknya, terang Yernida telah menyelenggarakan tiga kali Diklat baik sebagai calon atau kepala sekolah yang menjabat saat ini tetapi belum memiliki NUKS.

Lanjutnya, angkatan pertama melalui dana APBN lulus sebanyak 17 orang. Angkatan kedua didanai APBD lulus 29 orang, dan angkatan ketiga juga melalui APBN lulus 26 orang.

Jadi, secara keseluruhan untuk Kota Jam Gadang telah mencapai 62 persen kepala sekolah atau calon kepala sekolah yang memiliki NUKS. Ditargetkan tahun 2017 nanti, semua kepala sekolah mulai dari TK hingga SLTA telah memiliki NUKS.

Perlu diingat, kata mantan Kabid Aset itu, NUKS ini mutlak dimiliki oleh calon kepala sekolah. Sertifikat NUKS hanya diterbitkan oleh LP2KS Solo Jawa Tengah yang merupakan Unit pelaksanaan teknis dari Kemendikbud RI.

Mulai tahun 2017, kata Yernida Agus, seluruh kepala sekolah sudah memiliki NUKS, termasuk yang bakal diangkat/dilantik menjadi kepala sekolah. Jadi, guru yang bakal memegang jabatan kepala sekolah harus memiliki sertifikat NUKS yang diterbitkan oleh LP2KS Solo Jawa Tengah.

Jika hal ini dilanggar, akan berdampak terhadap akses Data Pokok Pendidik (Dapodik) yang bersangkutan. Artinya, data yang bersangkutan sebagai kepala sekolah tidak diterima Dapodik karena tidak memiliki NUKS.

(Almujafri Surau)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY