Antisipasi Korupsi, Padang Sudah Lebih Dulu Lakukan Aksi

0
173
WALIKOTA Padang, H. Mahyeldi, bersama kepala daerah lainnya se-Sumbar, menandatangani Komitmen Implementasi Pengendalian Gratifikasi dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Rabu (24/8).
WALIKOTA Padang, H. Mahyeldi, bersama kepala daerah lainnya se-Sumbar, menandatangani Komitmen Implementasi Pengendalian Gratifikasi dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Rabu (24/8).
WALIKOTA Padang, H. Mahyeldi, bersama kepala daerah lainnya se-Sumbar, menandatangani Komitmen Implementasi Pengendalian Gratifikasi dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Rabu (24/8).

PADANG, KP – Mengantisipasi praktik korupsi dan gratifikasi di lingkungan pemerintahan, Pemerintah Kota (Pemko) Padang telah lebih dahulu melakukan aksi. Salah satunya dengan memasang pin anti sogok yang dipasang di pakaian seragam dinas setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Padang.

“Mengantisipasi itu kita sudah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan memasang pin anti sogok bagi setiap pegawai,” terang Walikota Padang H. Mahyeldi Dt Marajo, di sela-sela Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Rabu (24/8).

Aksi tindak lanjut mengantisipasi korupsi dan gratifikasi lewat penggunaan pin anti korupsi itu dilakukan Pemko Padang pada 2012 lalu. Dan upaya pencegahan terjadinya korupsi di Pemko Padang itu kini masih terus dipertahankan. “Apa yang kita lakukan itu kini masih kita pertahankan,” terang Mahyeldi.

Dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Auditorium Gubernur Sumatera Barat itu, seluruh kepala daerah se-Sumatera Barat menandatangani Komitmen Implementasi Pengendalian Gratifikasi. Seluruh kepala daerah menandatanganinya disaksikan diantaranya oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan lainnya.

Sementara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah daerah memperbaiki tata kelola pemerintah dengan menerapkan praktik terbaik (best practice) khususnya bidang perencanaan dan pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa serta pelayanan perizinan. (ak/*)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY