Dipenda Masih Temukan Pelanggaran

0
325
KEPALA Dipenda Padang, Adib Alfikri, bersama rombongan melakukan uji petik objek pajak air tanah ke PT Ingasura Gurun Laweh dan PT Batang Hari Barisan (BHB) yang sama-sama berada di Kecamatan Lubukbegalung, Rabu (31/8). Dalam uji petik itu, masih ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan kedua perusahaan tersebut. HUMAS
KEPALA Dipenda Padang, Adib Alfikri, bersama rombongan melakukan uji petik objek pajak air tanah ke PT Ingasura Gurun Laweh dan PT Batang Hari Barisan (BHB) yang sama-sama berada di Kecamatan Lubukbegalung, Rabu (31/8). Dalam uji petik itu, masih ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan kedua perusahaan tersebut. HUMAS
KEPALA Dipenda Padang, Adib Alfikri, bersama rombongan melakukan uji petik objek pajak air tanah ke PT Ingasura Gurun Laweh dan PT Batang Hari Barisan (BHB) yang sama-sama berada di Kecamatan Lubukbegalung, Rabu (31/8). Dalam uji petik itu, masih ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan kedua perusahaan tersebut. HUMAS

PADANG, KP – Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Padang terus berupaya memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai yang telah ditargetkan tahun ini.

Beberapa sektor objek pajak yang dikelola terus digenjot secara intens, seperti objek pajak air tanah.

Kepala Dipenda Padang, Adib Alfikri, mengatakan upaya itu diikuti dengan melakukan uji petik untuk mengetahui tingkat kepatuhan dan kejujuran wajib pajak.

Kemarin, Dipenda melakukan uji petik ke pabrik es batu PT Ingasura Gurun Laweh dan PT Batang Hari Barisan (BHB) yang sama-sama berada di Kecamatan Lubukbegalung.

Di PT Ingasura, tim yang dipimpin langsung Adi Alfikri menemukan ada dua sumur yang tidak memakai meteran. Sedangkan di pabrik karet PT BHB ditemukan dua sumber air, yakni air permukaan atau sungai dan sumur bor, yang juga tidak memakai meteran atau alat ukur.

“Di PT BHB, ternyata tidak berdiri sendiri karena masih tergabung dengan induknya PT Incasi Raya untuk pajak air tanahnya. Makanya kita langsung merekomendasikan mereka agar memisahkan secara tersendiri pajak air tanahnya. Sementara untuk alat ukur seperti meteran mulai sekarang harus adakarena nanti akan ditinjau kembali apakah rekomendasi ini dilaksanakan atau tidak. Kalau tidak, tentu akan dilakukan tindakan tegas,” ujarnya.

Adib menambahkan, target PAD dari Pajak Air Tanah merupakan persoalan yang cukup serius bagi Dipenda. Sebab, dari sisi target untuk bulan Agustus diperkirakan masuk angka 35 persen dari target Rp1 miliar lebih di tahun ini.

“Kita berharapseluruh wajib pajak membayarkan kewajiban pajaknya secara baik. Sementara, bagi yang tidak sesuai aturan selama ini diharapkan bisa mengindahkan rekomendasi yang diberikan. Sebab, pajak yang dibayarkan itu adalah sumber pembangunan daerah,” ulasnya Adib. (ak/*)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY