Gaji Guru Honorer di Sumbar Tahun 2017 Belum Jelas

0
5007
Ilustrasi

PADANG, KP – Kalangan guru honorer baik yang mengajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sepertinya bakal berada di posisi yang sulit di tahun 2017 mendatang.

Pasalnya, anggaran untuk gaji para guru honor tersebut masih belum terdaftar dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017.

“Honor untuk guru itu memang belum masuk dalam KUA PPAS 2017. Namun, guru honor tak usah khawatir, kita terus usahakan agar gaji guru honor masuk dalam KUA PPAS 2017,” kata Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno usai pelaksanaan monitoring evaluasi APBN 2016, kemarin.

Ia mengatakan, saat ini gaji para honorer tersebut masih ditanggulangi oleh kabupaten dan kota, karena SMA dan SMK masih berada dibawah naungan kabupaten/kota.

Seperti diketahui, kini proses migrasi SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi sedang berjalan. Dan rencananya pada 2017, SMA dan SMK wewenangnya akan diambil alih oleh provinsi.

Selain itu, pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru juga sedang menunggu ketuk palu DPRD. Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) 0akan menjadi dua SKPD yakni, Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan.

Lalu, anggaran untuk gaji honorer juga tidak ditanggung oleh APBN, berbeda dengan gaji guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Irwan sendiri menyebutkan, jika peralihan wewenang SMA dan SMK sudah berada di provinsi, kondisi dan keadaan yang berada di masing-masing sekolah akan dibenahi secara bertahap, karena sudah menjadi tanggungjawab provinsi.

Senada Gubernur, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan, Pemprov Sumbar akan terus berupaya mencarikan solusi untuk honorer di SMA dan SMK yang ada agar terus menjadi bagian dari sekolah-sekolah tempat mereka mengabdikan diri.

“Tenaga honorer sangat dibutuhkan. Apa yang menjadi hak mereka akan kita upayakan,”ujarnya.

Katanya, sesuai Undang-undang (UU) Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah, sejumlah kewenangan yang semula berada pada kabupaten dan kota ditarik ke provinsi, salah satunya bidang pendidikan menengah.

Penarikan itu bersamaan dengan pemindahan penganggaran yang berasal dari APBN (DAK/DAU) dari semula ke APBD kabupaten dan kota ke APBD provinsi. Termasuk DAK dan DAU di bidang pendidikan.

Namun, kendala yang terjadi dalam pemindahan itu adalah tidak tercantumnya gaji untuk tenaga honorer. Gaji tenaga honorer pun harus ditanggung oleh APBD provinsi.

“Jadi solusi untuk mengatasi persoalan gaji untuk tenaga honorer dengan memasukkan kebutuhan honor mereka dalam APBD Provinsi Sumbar 2017,”sebutnya. (Bobby Febrianda)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY