Juru Parkir Sampaikan Aspirasi ke DPRD Padang

0
309
Puluhan massa mengatasnamakan Aliansi Tukang Parkir (Atur Jalan) berunjuk rasa ke Gedung DPRD Padang, Rabu (31/8) sekaitan dengan penerapan parkir meteran di Kota Padang. (Foto Monica Febby)
Puluhan massa mengatasnamakan Aliansi Tukang Parkir (Atur Jalan) berunjuk rasa ke Gedung DPRD Padang, Rabu (31/8) sekaitan dengan penerapan parkir meteran di Kota Padang. (Foto Monica Febby)
Puluhan massa mengatasnamakan Aliansi Tukang Parkir (Atur Jalan) berunjuk rasa ke Gedung DPRD Padang, Rabu (31/8) sekaitan dengan penerapan parkir meteran di Kota Padang. (Foto Monica Febby)

PADANG, KP – Puluhan massa mengatasnamakan Aliansi Tukang Parkir (Atur Jalan) berunjuk rasa ke Gedung DPRD Padang, Rabu (31/8). Para petugas dan pengelola parkir ini menuntut, Pemerintah Kota Padang agar menunda rencana sistem parkir meter di jalan Permindo, Niaga, dan Pondok.

Dalam aksi demo simpatik tersebut, massa Atur Jalan menyampaikan tiga tuntutan untuk Pemko Padang, diantaranya, meminta Pemko Padang menunda pelaksana parkir meteran, mengakmodir seluruh petugas dan pengelola parkir dalam sistem parkir yang baru.

“Kami meminta pemko memfasilitasi Atur Jalan menggelar pertemuan dengan pihak ketiga sebagai pengelola, yakni PT Marta guna bernegosiasi upah, dan hak pekerja,” jelasnya.

Koordinator Atur Jalan, Syafri mengaku, upah yang ditetapkan di sistim parkir baru ini belum mencukupi untuk biaya penghidupan. Saat ini akuinya gaji petugas parkir sebesar Rp1,9 juta.

“Kami tidak menolak pembaharuan sistem menggunakan parkir meter. Namun, kebijakan itu harus dibarengi dengan sistem yang baik serta mampu mengakomodir seluruh petugas dan pengelola parkir yang ada di Kota Padang. Saat ini terdapat 60 petugas, sementara pemko baru dapat mengakomodir sebanyak 30 orang, sedangkan sisanya nasipnya gimana?. Otomatis akan menimbulkan konflik bila tetap dipaksakan, ‘’jelasnya.

Menurutnya, kebijakan ini akan bertentangan dengan misi Pemko Padang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pantauan KORAN PADANG di lapangan saat aksi demo, selain menyampaikan orasi, massa Atur Jalan juga membawa atribut yang menyebutkan, parkir meter sebagai proyek semata.

Ditempat yang sama perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Paul dalam orasinya berharap kepada anggota dewan di DPRD Padang menyikapi aspirasi ini.

Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra saat menerima aksi tersebut mengatakan, DPRD akan menampung seluruh aspirasi warga. Namun, untuk tuntutan gaji, menurut Wahyu sudah besar yakni Rp 1,9 juta.

“Aspirasi masyarakat itu tetap menjadi bagian dari aspirasi kita. Pemko tentu tidak ingin menganiaya warganya. Gejolak dalam suatu kebijakan itu sah-sah saja,” ungkap Wahyu.

Lalu, Ketua Komisi III DPRD Padang, Helmi Moesim menyebutkan, tuntutan masyarakat akan menjadi prioritas dan akan dicarikan solusinya. Sehingga, tukang parkir merasa tidak dirugikan dan tidak kehilangam pekerjaan dengan penerapan sistem parkir baru ini.

Namun lanjutnya, parking meter yang akan diterapakan mulai 1 September tetap akan dijalankan, sebagai uji coba, melihat kelayakan parking meter untuk Kota Padang,” katanya.

Disisi lain, Anggota Komisi I DPRD Padang, Ilham Maulana mengatakan, Pemko Padang harus mencarikan solusi untuk semua tukang parkir ini.

“Alangkah baiknya sebelum menekan kerjasama Pemko Padang dengan pihak ketiga sebagai pengelola parkir, sebaiknya pemko juga memikirkan nasib tukang parkir yang terancam kehilangam pekerjaan. Sehingga, ketika program ini direalisasikan mereka sepenuhnya mendukung,” jelasnya. (Monica Febby)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY