Jangan Sampai Urusan Masyarakat Terkendala KTP

0
160

LIMAPULUH KOTA, KP – Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, menegaskan tidak ingin ada urusan masyarakat yang terkendala karena alasan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk itu, dia meminta pelayanan administrasi kependudukan terlaksana dengan cepat dan dapat dilakukan di masing-masing kecamatan.

Penegasan itu disampaikan Bupati Irfendi Arbi dalam arahannya pada rapat evaluasi perekaman KTP elektronik di ruang rapat Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Limapuluh Kota, kemarin.

“Kita tidak ingin masyarakat mengeluh terkendala dalam berurusan karena persoalan KTP. Apapun alasannya, kita tidak mau masyarakat terhambat mendapatkan dokumen kependudukannya,” tegas Bupati.

Lebih lanjut, Buapti berharap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) terus berinovasi dalam mewujudkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dia juga berterimakasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam perekaman KTP elektronik tersebut sekaligus meminta sumbang saran dan kritik masyarakat demi terwujudnya peningkatan pelayanan publik.

Dalam kesempatan itu, Buapti yang merupakan putra Koto Tangah Simalanggang itu juga mengapresiasi mengapresiasi realisasi perekaman KTP elektronik di Kabupaten Limapuluh Kota yang telah mencapai 93,07 persen.

Sebelumnya, Kepala Disdukcapil Kabupaten Limapuluh Kota, Afrizal Aziz, dalam laporannya menyebutkan perekaman KTP elektronik sudah terealisasi sebanyak 247.687 orang dari 266.144 wajib KTP di daerah ini atau sekitar 93,07 persen.  Jumlah terbesar yang belum melakukan perekaman berada di Kecamatan harau sebanyak 2.049 orang disusul Kecamatan Akabiluru yang 1.851 wajib KTP.

Menurutnya, ke depan pencetakan KTP elektronik sudah bisa dilaksanakan di kecamatan. Namun, saat ini masih terkendala perangkat. Untuk pengadaan peralatan tersebut setidaknya butuh biaya hingga Rp50 juta per kecamatan.

“Kita berharap camat bisa mengajukan dana untuk pengadaan peralatan tersebut. Begitu juga dengan DPRD, agar dapat memberikan dana aspirasinya sesuai daerah pemilihan masing-masing,” paparnya.

Terkait dengan kendala yang dihadapi, lebih lanjut Afrizal mengakui, saat ini tengah mengalami kekurangan ketersediaan blanko KTP elektronik. Sebab, permintaan blanko sebanyak 8 ribu hanya bisa direalisasi pemerintah pusat sebanyak 2 ribu atau 4 ribu saja.

Selain itu Disdukcapil juga kekurangan tinta ribbon. Bila sebelumnya mendapatkan pasokan 35 keping tinta, sekarang hanya kebagian 5 keping saja. Sehingga terjadi kekurangan yang sangat banyak. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihaknya telah memesan tambahan sebanyak 10 keping ribbon. Yang juga menjadi kendala lain adalah persoalan jaringan. (Ridho)

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY