Dukung Program Presiden, Gubernur: “Silahkan Laporkan Jika Ada ASN Lakukan Pungli”

0
253
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. Bobby

PADANG, KP – Gubenur Sumatra Barat, Irwan Prayitno mendukung penuh program Presiden Joko Widodo untuk memberantas pungutan liar (pungli) di seluruh instansi pemerintahan di daerah, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik.

“Sejak awal kita telah melaksanakan hal ini. Karena sekarang sudah menjadi program presiden, tentu kita dukung penuh,” katanya kepada wartawan disela-sela meninjau pembangunan kantor gubernur (rumah bagonjong), Rabu (12/10).

Menurutnya, jika kedapatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sumbar yang melakukan pungutan liar, akan dikenakan sanksi tegas. “Silahkan laporkan jika ada ASN yang pungli. Kita segera tindak,” katanya.

Ia mengatakan, sanksi yang diberikan tidak main-main. Merujuk pada pernyataan Presiden Joko Widodo saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sanksinya bisa dipecat dari jabatan.

Terkait sejumlah pungutan yang terjadi saat masyarakat membayar pajak kendaraan di Samsat Padang, ia memastikan itu tidak berasal dari instansi di bawah Pemprov Sumbar.

“Di Samsat itu, petugasnya gabungan. Tidak hanya dari Pemprov Sumbar. Pungutan yang terjadi, dipastikan bukan oleh petugas kita,” tegasnya.

Meski demikian, ia tetap membuka peluang pada masyarakat yang dirugikan untuk mengadukan jika ada ASN Pemprov Sumbar di Samsat yang meminta uang di luar aturan perundang-undangan. “Kalau masih ada yang berani, saya tindak tegas,” katanya.

Ia mengatakan, untuk pengutan yang diduga dilakukan oleh oknum dari instansi lain yang tidak berada di bawah gubernur, ia akan berkoordinasi dengan pimpinan yang bersangkutan. “Kita akan koordinasi dengan pimpinannya,” kata dia.

Disamping itu, ia juga mengakui adanya nelayan yang mengadu sekaitan dengan mahalnya biaya untuk mengurus izin dan pengukuran volume kapal. “Bila masih terjadi, kita akan sampaikan pada Kemenhub,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menentukan beberapa langkah awal dari program reformasi hukum berupa paket Kebijakan Hukum I.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan salah satunya fokus program itu adalah pemberantasan pungutan liar di berbagai lembaga negara. “Presiden menyetujui pembentukan OPP atau Operasi Pemberantasan Pungli untuk membersihkan instansi pemerintah dari berbagai pungutan yang memberatkan masyarakat,” jelasnya. (Bobby)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY