Kemenhub Bentuk Satgas Khusus, Pungli di JTO Bakal Disikat Habis

0
487
Ilustrasi logo

JAKARTA, KP – Kementerian Perhubungan membentuk tim satuan petugas (Satgas) khusus pemberantasan pungli, bekerjasama dengan Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Tim yang terdiri dari 30 personel gabungan ini diketuai langsung Sekjen Kementerian Perhubungan, Sugihardjo.

Satgas akan melakukan investigasi titik-titik yang menjadi praktik pungli yang sudah menahun, salah satu fokusnya adalah pungutan liar di jembatan timbang oto (JTO). Selain itu Satgas juga akan fokus pada pemberantasan pungli di sektor kelautan.

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, Minggu (16/10), menjelaskan tim dibentuk sebagai bagian dari tindak lanjut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Kepolisian atas dugaan pungli di Kemenhub pada 11 Oktober lalu. Dalam memberantas praktik pungli, tim tersebut akan mengevaluasi sistem pengajuan perizinan di bidang transportasi, debirokratisasi kewenangan, sampai dengan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila sudah ditemukan bukti kuat atas dugaan pungli.

“Kami membutuhkan suatu reformasi birokrasi secara komprehensif dan menyeluruh di jajaran internal Kemenhub. Tujuan kami adalah bagaimana memperoleh petugas yang berintegritas yang melayani rakyat dan tidak memanfaatkan posisinya. Kami buat tim pengawasan yang bersifat adhoc,” kata Budi Karya, dalam keterangan pers yang digelar di Stasiun Gambir, Jakarta, kemarin.

Dia menambahkan, satgas pemberantasan pungli ini saling berkoordinasi dengan tim operasi pemberantasan pungli (OPP) yang sudah dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. Akan tetapi, tim dari Kemhub pun bersifat independen dan dengan demikian bisa melakukan tugasnya tanpa harus terus melaporkan kegiatannya kepada tim OPP.

“Pemberantasan pungli sudah dicanangkan Pak Presiden Jokowi. Ini sudah menjadi suatu bentuk yang konkrit bukan hanya disampaikan dengan bicara saja tapi juga diberdayakan,” ungkap mantan direktur utama PT Angkasa Pura (AP) II itu.

Budi Karya mengutarakan, dalam tim ini, dirinya menjadi pihak pengarah, sementara kursi ketua diduduki oleh Sekretaris Jenderal Kemhub Sugihardjo. Satgas ini juga terdiri atas tiga wakil, yakni Inspektorat Jenderal Kemhub Cris Kuntadi, Ketua Harian YLKI Tulus Abadi, dan Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto. Anggota-anggotanya terdiri atas internal Kemhub maupun perwakilan ICW dan YLKI.

“Kami pikir dengan didampingi ICW dan YLKI, kami mempunyai suatu independensi dan legitmasi. Apa yang kami lakukan juga tidak secara membabi buta dan tidak semua orang dicurigai,” tegas Budi Karya.

Ketua YLKI, Tulus Abadi mengatakan alasan pihaknya mau ikut bergabung dengan tim yang dibuat oleh Menteri Perhubungan Budi Karya, sebab isu tentang pungli di sektor transportasi tersebut bukanlah isu yang baru, melainkan sudah lama dan sering terjadi.

“Isu pungli di transportasi isu lama dan kristal. Perlu ada upaya, jadi enggak jadi beban masyarakat. Ini bisa jadi beban buat masyarakat sama pelaku usaha transportasi,” kata Tulus di lokasi yang sama.

Wakil Koordinator ICW, Agus Sunaryanto juga sepakat dengan adanya pembentukan tim satgas ini. Sebab menurutnya pungli merupakan bagian dari tindakan korupsi yang harus diberantas.

“Apalagi pungli ini juga bagian dari korupsi. Memang sedikit, tapi kalau sistemik itu sangat luar biasa dan banyak. Kami berharap dapat dukungan untuk memetakan masalah ini. Kita akan menyusun sebuah program quick win,” kata Agus. (bsc)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY