Gubernur: “Pungut Rp1000, Itu Tetap Pungli”

0
437
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno dan Kapolda Sumbar, Brigjen Pol Basarudin memberikan pemaparan rapat peningkatan pelayanan publik, di Auditorium Gubernuran, Kamis (27/10). Foto Bobby Febrianda 

PADANG, KP – Pungutan Liar (Pungli) sangat rentan terjadi dalam pelayanan publik. Sehingga, berdampak tidak efektifnya pelayanan kepada masyarakat.

Untuk memberantas pungli pada pelayanan publik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat bersama Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar telah berkomitmen untuk memberangus hal-hal yang menghambat pelayanan publik, sesuai dengan intruksi Presiden untuk membentuk tim sapu bersih punggutan liar (saber pungli) di daerah.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, pungli adalah perbuatan yang melanggar hukum, sebab dampaknya menyebabkan pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu.

Hingga kini, kata gubernur, masih banyak masyarakat di Sumbar yang mengurus keperluannya mengeluhkan pelayanan publik yang ada. Hal ini membuktikan masih adanya praktik pungli didaerah ini yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan iming-iming proses pengurusa lebih cepat.

“Saya masih sering mendapatkan laporan dari masyarakat di beberapa tempat pelayanan publik yang urusannya diperlambat. Sehingga, hal ini akan dikoordinasikan lansung dengan SKPD, bupati / walikota untuk membenahi proses pelayanan tersebut,” ungkap Gubernur dalam rapat peningkatan pelayanan publik, di Auditorium Gubernuran, Kamis (27/10).

Lanjut Gubernur, untuk menghindari terjadi pungli pada pelayanan publik tersebut, Pemprov Sumbar bersama Polda Sumbar dan intansi terkait akan membentuk tim saber pungli pada 16 November 2016 nanti, setelah semua persiapan telah selesai dikoordinasikan.

“Hari ini (kemarin -red) kita mulai rapat persiapan dengan semua lembaga dan instansi yang terkait. Sedangkan, peluncurannya 16 November mendatang,” tutur Gubernur.

Gubernur juga membantah, jika pembentukan tim tersebut dikatakan lambat. Karena, berdasarkan instruksi presiden dalam pertemuan dengan gubernur satu minggu lalu, tim dibentuk tiga bulan setelah pertemuan itu.

“Presiden berpesan, untuk tahap awal biar pihak kepolisian yang bekerja. Setelah tiga bulan baru dibentuk tim saber pungli,” ungkapnya.

Namun, kemudian muncul kebijakan baru, pembentukan tim tidak perlu menunggu tiga bulan. Pada 16 November 2016 sudah harus terbentuk. “Dengan ada kebijakan ini, kita langsung mengadakan pertemuan sebagai persiapan untuk membentuk tim tersebut,” terangnya.

Menurut Irwan, sesuai instruksi presiden, pungli jangan dipandang dari besar nominalnya, tetapi lihat dari aktivitasnya yang jelas-jelas melanggar aturan.

“Kita jangan melihat pungli dari uang 1000 atau 5000. Tapi, lihat pungli dari pekerjaannya yang dilanggarnya. Pak cuman 1000 kita pungut?, walaupun segitu tetap nama pungli dan jika kedapatan akan kita pecat,” tegas IP.

Sementara Kapolda Sumbar, Brigjen Pol Basarudin mengatakan, komitmen untuk memberantas pungli dan membumihanguskan oknum pungli sudah jelas.

“Tidak ada lagi pungli-pungli ini dalam pelayanan kepada masyarakat, karena Presiden sudah perintahkan seluruh jajaran untuk berantas pratek ini sebab telah meresahkan masyarakat, ” ujar Kapolda.

Tim saber pungli itu menurutnya dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli. Tidak hanya mengikutsertakan pemerintah daerah dan Polri, tim juga terdiri instansi lain seperti, POM TNI.

Basarudin mengimbau masyarakat yang terkena pungli saat mengurus keperluannya diinstansi manapun dapat melaporkan ke Kantor ITWASDA Polda Sumbar Jalan Jenderal Sudirman No 55 Kota Padang, dengan nomor telpon 0751- 8950889. “Laporkan segera pungli akan kita tindak,” pungkas Kapolda. (bob)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY