KPPU Sarankan Pemprov Sumbar Buat Landasan Hukum Minang Mart

0
275
logo KPPU. (NET)

PADANG, KP – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan yang wilayah kerjanya termasuk Sumatra Barat akan mengawasi pelaksanaan program ‘Minang Mart’ yang digulirkan Pemprov Sumbar. Jika dalam perjalanannya Minang Mart dianggap menyalahi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka KPPU akan memberikan sanksi adiministrasi.

Hal itu ditegaskan Kepala Perwakilan KPPU Medan, Abdul Hakim Pasaribu, pada awak media, di Hotel Grand Zuri Padang, Senin (31/10).

Dia menyarankan Pemprov Sumbar mengeluarkan aturan sebelum resmi merealisasikan program Minang Mart yang bergerak di sektor perdagangan itu. Sebab, Minang Mart merupakan program yang digagas Gubernur dan direalisasikan 3 Badan Usaha Milik Daerah serta menggandeng pihak swasta PT Ritel Minang Modern (PT RMM).

“Sebaiknya memang ada landasan hukumnya. Tapi, saya sudah koordinasi dengan Biro Ekonomi Setprov Sumbar dan diketahui bahwa drafnya belum disusun karena konsep Minang Mart masih dalam pematangan,” jelasnya.

Terlepas dari hal itu, Abdul Hakim menilai program Minang Mart yang bertujuan untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan dengan membeli produksi masyarakat dengan harga layak dan dijual oleh toko mitra Minang Mart dengan harga murah, patut diapresiasi.

“Tujuannya bagus. Kalau diperkuat dengan landasan hukum dan jika terjadi masalah di kemudian hari maka kita bisa memberi rekomendasi untuk perbaikan. Tapi kalau tidak ada landasan hukumnya dan ketika ada persaingan usaha yang tidak sehat, kami tentu langsung memprosesnya berdasarkan aturan,” paparnya.

Sebelumnya, sejumlah pihak, mulai dari pengamat ekonomi hingga politisi di DPRD Sumatra Barat menilai konsep Minang Mart sudah melenceng dari tujuan awal karena menggandeng pihak swasta PT RMM, serta meminjamkan fasilitas gedung milik pemerintahan untuk kantor sementara.

Alih-alih memberikan percontohan pendirian Minang Mart pada pelaku usaha, PT RMM direncanakan pada 11 November akan mengoperasikan 9 toko Minang Mart, yakni milik PT RMM 5 toko, dan hanya 4 toko yang merupakan kemitraan dengan masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dengan ritel milik pengusaha lokal yang selama ini berkembang tanpa fasilitasi dari pemerintah provinsi.

Untuk diketahui, konsep awal Minang Mart adalah membeli produksi pangan petani lokal dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lalu dijual kembali ke masyarakat melalui toko milik masyarakat yang dibranding dengan nama Minang Mart. Upaya itu untuk memotong rantai distribusi agar harga komoditi lebih murah dan meredam kenaikan harga di pasaran.

Dalam hal ini, awalnya 3 BUMD bersinergi untuk merealisasikan Minang Mart, yaitu PT Grafika didaulat untuk menggelola Minang Mart, Bank Nagari memberikan suntikan modal bagi pedagang dengan bunga rendah hanya 7 persen, dan Jamkrida memberikan jaminan pada pemilik toko yang mengajukan pinjaman. Pada perjalanannya, Minang Mart kemudian juga menggandeng PT Ritel Minang Modern (RMM). (bob)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY