Masalah Kesehatan “Triple Burden” Masih Jadi Prioritas

0
231
Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila Djuwita F. Moeloek didampingi Wagub Nasrul Abit dan Kepala Dinas Kesehatan Rosnini Savitri menyempatkan pin kader lestari dalam kegiatan rapat koordinasi perencanaan program prioritas kesehatan, di Hotel Pangeran Beach Padang, Senin (31/10). Foto BOBBY FEBRIANDA

PADANG, KP – Indonesia saat ini menghadapi masalah kesehatan triple burden. Diantaranya, meningkatnya penyakit tidak menular, tingginya penyakit menular, dan muncul kembalinya penyakit-penyakit yang seharusnya sudah teratasi.

Menyikapi hal itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI berupaya mengatasinya dengan melaksanakan berbagai perogram prioritas kesehatan, dalam mengurangi resiko kemajuan ibu dan anak, dan pencegahan terhadap penyakit menular dan tidak menular di Indonesia.

“Berbagai program prioritas kesehatan terus kami lakukan. Angka kematian ibu dan anak itu sangat tergantung pada gizi, jadi itu penting sebagai daya ungkit dalam mengatasi persolan tersebut. Terkait penyakit menular dan tidak menular, yakinya tergantung dengan prilaku hidup bersih dan sehat,” sebut Menkes, Nila Djuwita F.Moeloek usai kegiatan rapat koordinasi (rakor) perencanaan program prioritas kesehatan, di Hotel Pangeran Beach Padang, Senin (31/10).

Sebelumnya, Menkes menyebutkan, dengan rakor yang dilakukan bersama pemerintah daerah dengan lintas sektor dibidang kesehatan ini diharapkan dapat membantu, dalam meningkatkan kepedulian mayarakat untuk sehat, karena itu mengurangi resiko terserang penyakit.

“Kita perlu perencanaan yang matang untuk pembangunan kesehatan ini, sehingga diketahui kemana arah kesehatan ini dibawa. Kita harus membuat masyarakat menjadi masyarakat yang sehat,” jelasnya.

Di Sumbar, pihaknya mendapatkan data, sekaitan masih adanya persoalan sanitasi yang masih rendah khususnya di beberapa kabupaten. ”Itu menjadi tugas penting pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan dalam menyelesaikan persoalan itu, termasuk melakukan pembangunan dibidang kesehatan yang lebih baik,” pintanya.

Sementara Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menyebutkan, penangangan kesehatan dasar sampai rujukan bagi pasien yang mengalami penyakit harus terus dibenahi, termasuk juga mengatasi persoalan rendahnya sanitasi, angka harapan hidup, ditambah lagi tantangan baru dalam menyelesaikan persoalan lansia.

“Selain menyikapi persoalan angka kematian ibu dan anak, ada tantangan baru yang menjadi tugas kita semua, yakninya, lansia mereka mau diapakan. Ini juga perlu disikapi serius,” jelasnya.

Ia menambahkan, dalam kunjungan kerjanya ke Sumbar Menteri Kesehatan juga mensosialisasikan terkait Dokter Layanan Prima (DLP). Hal ini dilakukan untuk dipahami oleh semua dokter dan petugas kesehatan terkait peranan dokter layanan prima di daerah.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbar, Rosnini Savitri menyebutkan,rakor yang dilaksanakan selama dua hari ini sebagai salah satu upaya dalam menghadapi pembangunan kesehatan Sumbar mendatang. 

Ia menambahkan, rakor tersebut juga dalam percepatan sasaran, kesinambungan program pembangunan kesehatan, perencanaan pembangunan kesehatan yang sitematis , terarah, terpadu, menyeluruh dan melibatkan kerjasama dan komitmen stakeholder pemerintah dan swasta.

“Kesuksesan pembangunan kesehatan, tidak hanya perencanaan tingkat pusat, tapi juga sinergis dalam program-program tahun 2017 kedepan bersama lintas sektor,” tambahnya.

Di Sumbar, sambungnya, memang telah terjadi kemajuan dalam sektor kesehatan, namun belum terjadi pemerataan. Apalagi di Sumbar, masih terdapat tiga daerah yang membutuhkan perhatian khusus dibidang kesehatan, dengan menyikapi berbagai persoalan kesehatan yang menjadi prioritas.

“Sekarang soal cuci tangan pakai sabun kita masuk yang terjelek, begitu juga dengan prilaku merokok dalam rumah tangga, begitu juga dengan makan buah dan sayur, kita juga masih dalam kategori rendah. Jadi perlu semuanya dilakukan pembenahan dengan perencanaan pembangunan kesehatan. Kami membutuhkan koordinasi dan informasi antara pusat dengan daerah, karena itu dilakukan rakor perencanaan program prioritas dan berbagai rapat koordinasi lainnya,” pungkasnya. (bob)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY