Irfendi Arbi Sampaikan 3 Ranperda Pro Rakyat

0
143
Logo Limapuluh Kota

LIMAPULUH KOTA, KP- Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota bersama DPRD setempat kembali menggelar rapat paripurna tentang penyampaian nota 3 Ranperda di Aula DPRD setempat, kemarin.

Tiga Ranperda itu yakni, Ranperda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Sarilamak dan Ranperda Kemandirian Ketahanan Pangan.

Ketua DPRD Limapuluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo sepanjang tahun 2016, hingga dibahasnya Tiga Ranperda tersebut, telah terlaksana 15 kali rapat paripurna DPRD dalam agenda pembahasan Ranperda, paripurna istimewa, pandangan umum fraksi, pendapat akhir fraksi dan paripurna lainnya.

“Selama November-Desember 2016 ini, kita memprediksi jadwal DPRD sangat padat, sebelum paripurna tentang penyampaian nota 3 Ranperda ini. DPRD juga melaksanakan rapat paripurna internal tentang laporan Bapemperda, mengenai singkronisasi Ranperda RTRW, PAUDNI dan Kemandirian Ketahanan Pangan. Dilanjutkan rapat gabungan komisi tentang tindak lanjuti evaluasi gubernur mengenai Ranperda Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ujar pilitisi Partai Golkar itu.

Dalam kesempatan itu, Bupati Irfendi Arbi menyebutkan, hingga akhir Oktober 2016 ini, dari 16 Ranperda yang ditargetkan pada tahun 2016, baik berasal dari eksekutif ataupun yang merupakan hak inisiatif DPRD, telah berhasil disepakati menjadi Perda sebanyak 12 Ranperda.

“Dipenghujung tahun 2016 ini, kami akan mengajukan 3 Ranperda untuk dibahas bersama DPRD ini. Mudah-mudahan dengan Ridho Allah SWT, ketiga Ranperda ini dapat kita tuntaskan sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang berlaku,”ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskanya, RDTR merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional, sebagai penjabaran kegiatan kedalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam kawasan fungsional, agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut.

Kemudian, berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2012, tentang pangan dan peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi, menjelaskan bahwa pangan merupakan hal yang penting bagi kelangsungan hidup setiap lapisan masyarakat.

Namun, masih banyak permasalahan terkait ketersediaan pangan yang belum terselesaikan berupa keamanan pangan, keragaman pola makan bergizi seimbang dan aman, bencana alam, sarana, prasarana dan pendistribusian pangan, sumber daya pangan lokal dan pemanfaatan pekarangan.

Oleh sebab itu untuk memperbaiki taraf hidup dan perekonomian masyarakat perlu kearifan pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan agar kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat dapat terwujud.

Sedangkan, program pendidikan anak usia dini (PAUDNI), mengacu pada peraturan menteri pendidikan nasional Nomor 137 tahun 2014, tentang standar PAUDNI. PAUDNI adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun.

Untuk itu, perlu dilakukan pembinaan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak, agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

“Dengan ditetapkannya Ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini menjadi Perda, maka lembaga PAUD di kabupaten Limapuluh Kota menjadi lembaga yang valid dan mampu menunjukkan eksistensinya, sehingga apapun bantuan dan pendanaan yang diterima mampu dipertanggungjawabkan, serta dapat meningkatkan mutu dan kualitas lembaga PAUD di kabupaten ini, “sebut Bupati Irfendi Arbi. (Ridho)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY