Selama 2016 Kosong Rekrutmen CPNS, Kepala BKN Usulkan Penerimaan Honorer Sistem Tes

0
653
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana

PADANG, KP – Tahun 2016 ini hampir dipastikan kosong rekurtmen CPNS. Sebab, sisa waktu yang dua bulan lagi menjelang akhir tahun sudah kasib dilakukan penerimaan CPNS. Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, di Padang, Selasa (8/1).

“Anggaran dan batas waktu yang hanya tersisa dua bulan lagi di tahun 2016 sepertinya tidak memungkinkan perekrutan CPNS tahun ini,” ujarnya usai peresmian UPT BKN di Padang, Sumatera Barat.

Menurutnya informasi penerimaan CPNS yang beredar di media sosial saat ini tidak benar karena belum ada persetujuan presiden. Apalagi, persetujuan presiden juga mempertimbangkan anggaran yang tersedia.

Namun, untuk jabatan atau posisi tertentu, terutama yang mendukung program Nawacita bisa saja dilakukan perekrutan.

Terkait pola perekrutan CPNS berikutnya, dia menyebut UPT BKN yang ada di daerah akan berperan lebih aktif. UPT nantinya juga akan dilengkapi dengan infrastruktur teknologi informasi yang memadai untuk melaksanakan ujian CPNS. Saat ini UPT BKN telah ada di Semarang, Jambi, Serang, Gorontalo, Mataram, dan Padang.

Sementara, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, mengharapkan kehadiran UPT BKN di daerah itu berimbas positif pada kualitas penerimaan CPNS ke depan.

“Sekarang sistem penerimaan CAT sudah bagus dalam menetapkan standar kelulusan CPNS karena semua yang diterima bisa terpakai. Mudah-mudahan bisa makin baik,” pungkasnya.

Sistem Penerimaan Honorer

Di sisi lain, Bima Haria Wibisana menyebutkan sistem penerimaan honorer yang tidak mempertimbangkan kompetensi menyebabkan kualitas SDM honorer tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu dapat membuat kinerja jadi tidak maksimal.

“Kita tidak tutup mata ada sebagian yang memang memiliki SDM baik, tetapi sebagian besar tidak,” ujarnya.

Dia mengakui tenaga honorer di Indonesia masih belum memiliki kompetensi yang memadai sehingga keberadaannya tidak harus dipertahankan oleh pemerintah.

“Sebenarnya, sejak tahun 2005 honorer ini tidak boleh lagi diangkat. Nyatanya masih ada daerah yang melakukan tanpa mempertimbangkan kompetensi,” bebernya.

Solusinya, kata Bima, sebagian tenaga honorer itu tetap dipergunakan dengan syarat lulus tes dan statusnya juga tidak harus PNS. Mereka bisa diterima sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

“Intinya, kualitas SDM mesti terjaga agar pelayanan publik bisa maksimal,” ulasnya.

Senada, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, mengatakan saat ini cukup banyak tenaga honorer di Sumbar. Salah satunya honorer bidang pendidikan menengah yang kewenangannya ditarik ke provinsi sesuai UU Nomor 23 tahun 2014.

“Honorer ini diangkat di kabupaten dan kota. Namun karena keberadaannya dibutuhkan, maka tetap dipertahankan saat kewenangan ditarik ke provinsi,” pungkasnya. (Bob)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY