Keuangan Sumbar Diperkirakan bakal Goncang

0
143
Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit

PADANG, KP – Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat diprediksi bakal kewalahan mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017.

Hal itu mencuat setelah Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, menyampaikan nota jawaban Gubernur terkait pandangan sembilan fraksi di DPRD Sumbar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2017, dalam rapat paripurna, Senin (14/11).

Dalam nota jawaban itu, keuangan daerah diyakini akan tergoncang pasca-beralihnya sejumlah kewenangan dari pemerintahan kabupaten/kota ke pemerintahan provinsi.

Salah satunya adalah bidang pendidikan yang bakal menyedot separuh APBD 2017 untuk pembiayaan belanja pegawai dan guru berstatus PNS selain pembiayaan untuk pegawai dan guru honorer.

Sebelumnya, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) juga mengkritisi penurunan tajambelanja langsung pada Ranperda APBD 2017. Menanggapi hal itu, Wagub Nasrul Abit menyampaikan, memang ada perbandingan mencolok antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung.

Wagub menjelaskan, perbandingan alokasi belanja tidak langsung yang sangat mencolok terhadap alokasi belanja langsung disebabkan terjadinya peningkatan alokasi belanja pegawai yang signifikan akibat peralihan kewenangan dari Kabupaten dan kota ke pemerintah provinsi.

Peningkatan alokasi belanja pegawai itu diperkirakan sebesar Rp1,6 triliun atau naik sebesar 221, 52 persen dari alokasi belanja pegawai tahun 2016 sebesar Rp741,6 milliar. Dengan demikian, belanja pegawai pada tahun 2017 menjadi Rp2,3 triliun

Mantan Bupati Pesisir Selatan itu menambahkan peningkatan alokasi belanja pegawai itu berasal dari peningkatan alokasi belanja gaji dan tunjangan PNSD, iyuran jaminan kesehatan PNSD, iyuran jaminan kematian dan kecelakaan kerja PNSD. Tambahan penghasilan PNSD semua itu sudah termasuk PNSD pasca-peralihan kewenangan.

”Dengan terjadinya peningkatan belanja tidak langsung yang sangat siginifikan itu, maka otomatis alokasi belanja langsung ikut tergerus sehingga menagkibatkan alokasi belanja langsung mengalami penurunan yang sangat tajam,” papar Wagub.

Selain itu, Wagub menambahkan pemprov juga akan melakukan pengkajian kembali secara cermat dan mendalam terhadap kebutuhan belanja pegawai, termasuk honorarium PTT dan GTT yang selama ini dibiayai oleh kabupaten.

“Pemprov Sumbar akan mengambil langkah efisiensi dan rasionalisasiterhadap berbagai belanja dan kegiatan yang memang tidak urgen, tidak mendesak, dan tidak relevan dengan pencapaian sasaran RPJMD.Kemudian, memprioritaskan alokasi anggaran pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar, seperti bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” tuturnya.

Nasrul Abit melanjutkan, pemprov juga akan mengkaji ulang pendidikan gratis SMA/SMK di kabupaten mengingat kemampuankeuangan daerah yang sangat terbatas akibat tersedotnya anggaran yang lebih besar untuk pemenuhan belanja pegawai akibat peralihan kewenangan. Saat ini, Pemprov Sumbar tengah melakukan pendataan secara intensif terhadap GTT dan PTTyang dialihkan kewenangannya.

“Untuk gaji guru SMA/SMK yang PNSD sudah dialokasikan anggarannya sesuai data jumlah guru SMA/SMK berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan gajiguru honorer dan pegawai honorer sekolah, diambil kebijakan sementara dengan disediakan anggaran sebesar Rp14,6 milliar menjelang diterbitkannya kebijakan baru. Sementara, terkait biaya operasional sekolah yang terkendala keterbatasan keuangan daerah, maka disediakan anggaran sebesar Rp16,5 milliar,” beber Wagub.

Lebih lanjut disampaikannya, pada APBD 2017 nantiyang menjadi prioritas adalah menyelesaikan pembangunan-pembangunan fisik yang terbengkalai. Sedangkan untuk pembangunan baru akan dikaji lagi mengingat anggaran yang terbatas.

Menurut Wagub, tahun 2017 merupakan masa transisi bagi pemerintahan provinsi karena harus memulai berbagai kegiatan pasca-peralihan kewenangan. Namun,diyakini kondisi keuangan akan membaik danberjalan normal kembali pada tahun 2018 karena segala sesuatunya sudah dimatangkan.

Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim, usai rapat paripurna itu mengatakan dengan telah disampaikannya jawaban terhadap pandangan fraksi telah disampailkan oleh Gubernur yang penyampaiannya dilakukan wakil gubernur, maka DPRD Sumbarbersama pemprov optimis APBD 2017 bisa ditetapkan akhir November nanti. (Bobby/Faiz)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY