Brigjen TNI M. Nakir: Indonesia Diserang Ancaman Non- Militer

0
827
Direktur Kebijakan Strategi Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI M. Nakir saat Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kebijakan Pertahanan Negara dan Penataan Wilayah Pertahanan di Provinsi Sumatra Barat, di Auditorium Gubernuran, Padang, Kamis (17/11).

PADANG, KP – Ancaman pertahanan negara di era sekarang tidak lagi terfokus pada ancaman militer, melainkan didominasi ancaman non-militer yang tidak disadari. Padahal, ancaman tersebut justru sangat cepat meruntuhkan sendi-sendi pertahanan negara.

“Dahulu ancaman non-militer yang rawan menghancurkan pertahanan negara diantaranya, ideologi, sosial, politik, ekonomi, serta sosial budaya. Namun, saat ini mulai bergeser ke dimensi lain, seperti ancaman teknologi, narkoba, hingga legislasi,” ungkap Direktur Kebijakan Strategi Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI M. Nakir, didampingi Perwakilan Kementerian Pertahanan Sumatra Barat, Kolonel (PM) Syahril Bakri, usai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kebijakan Pertahanan Negara dan Penataan Wilayah Pertahanan di Provinsi Sumatra Barat, di Auditorium Gubernuran, Padang, Kamis (17/11).

Dijelaskannya, ancaman militer yang akan menginvasi negara potensinya relatif kecil. Sebaliknya, ancaman yang mendominasi justru berada di dimensi non-militer. Ancaman itu masuk secara lembut, tidak terasa, tapi tiba-tiba pertahanan negara telah hancur.

“Lihatlah narkoba. Sangat mengerikan dampaknya dan menghancurkan masyarakat di seluruh lapisan sosial,” ungkap Brigjen TNI M. Nakir.
Begitu juga dengan dimensi teknologi yang sama berbahayanya dalam menghancurkan pertahanan negara dengan meru- sak moral dan mental masyarakat melalui konten negatif.

Dijelaskannya, di era kecanggihan teknologi sekarang, masyarakat dengan mudah mendapat informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dengan konten yang mengadu domba antar kelompok masyarakat. Jika hal itu dibiarkan, sebutnya, masyarakat rentan terpecah dan pertahanan negara melemah.

“Pada saat itulah, kepentingan negara lain yang menginginkan Indonesia hancur akan mudah masuk dengan berbagai metode,” paparnya.

Kemudian, dimensi ancaman dari su- dut legislasi, Brigjen TNI M. Nakir juga menekankan untuk mewaspadai hal tersebut. Sebab, banyak pasal-pasal dari legislasi yang dilahirkan kadang-kadang memuat kepentingan tertentu yang dapat menghancurkan pertahanan negara.

“Sudah 3.000-an peraturan daerah (perda) di seluruh Indonesia yang dibatal- kan Kementerian Dalam Negeri karena tumpang tindih, kontra dengan peraturan yang lebih tinggi, bahkan peraturan yang tidak jelas ujung pangkalnya. Betapa ruginya, anggaran, waktu, hingga pemikiran. Tapi ini harus dilakukan demi menjaga ke- utuhan negara,” kupasnya.

Lebih lanjut Brigjen TNI M. Nakir meng- atakan, ancaman pertahanan negara juga masuk melalui pintu daerah. Dalam hal ini, masyarakat, pemerintah, dan lintas sektor di daerah, belum sepenuhnya memiliki kesatuan dalam menghadapi ancaman meski telah mampu mendeteksi ancaman yang ada.

“Kita harus akui masyarakat belum terbentuk untuk menghadapi ancaman non-militer ini. Contohnya, ada penguasaan lahan yang tidak beraturan oleh kelompok tertentu yang merugikan kepentingan masyarakat, itu ancaman. Apa yang dilakukan masyarakat untuk menindaklanjutinya, masyarakat belum tahu. Harusnya ada koordinasi lintas sektor. Persatuan dan koordinasi ini yang perlu diperkuat untuk disinergikan menangkal ancaman non-militer,” pungkasnya. (bob)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY