Pelayanan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Perlu SOP

0
944
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno saat membuka acara Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Koordinasi Lembaga Layanan dalam Penanganan Korban Kekerasan, Kamis (17/11) di Axana Hotel, Padang. Foto Bobby Febrianda

PADANG, KP – Pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini telah banyak dilaksanakan berbagai elemen, baik dikelola pemerintah maupun dilaksanakan lembaga non pemerintah.

Disatu sisi, banyaknya lembaga layanan tersebut tentunya sangat membantu masyarakat dalam merespon setiap tindakan kekerasan yang ada. Ini juga membuktikan, semakin tingginya perhatian dan sensitive atau pekanya masyarakat terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sementara disisi lain, peluang dan potensi ini justru akan kotraproduktif manakala dalam proses pelayanannya terjadi ego sektoral, ego lembaga dan masalah-masalah lain yang bersifat non penanganan.

Kondisi ini perlu disikapi dengan baik dan benar, sehingga tidak menjurus pada perselisihan paham diantar lembaga dalam melakukan pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak.

Menyikapi hal itu, Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno mengakui perlu dibangun koordinasi dan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang dapat diterima semua pihak dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

“Setiap lembaga itu harus saling berkoordinasi serta terbuka untuk mewujudkan bentuk pelayanan yang lebih baik. Jika hal ini hanya menjadikan kita kaku dan ego terhadap kewenangan masing-masing tentu akan berdampak pada bentuk pelayanan yang tidak maksimal, ” ujarnya ketika membuka acara Penyusunan SOP Koordinasi Lembaga Layanan dalam Penanganan Korban Kekerasan, di Axana Hotel Padang, Kamis (17/11).

Ia menambahkan, korban kekerasan mesti mendapat pelayanan terbaik. “Jika kita mengobati luka akan dapat sembuh dalam beberapa hari, tetapi kalau phisikisnya akan membutuhkan waktu lama, bahkan menjadi sesuatu trauma dalam hidupnya, maka perlu dibantu,” katanya.

Sambungnya, Aparat Sipil Negara (ASN) untuk memberikan pelayanan dengan hati dan sesuai dengan SOP. Dari dahulu korban kekerasan itu adalah, perempuan dan anak, karenanya jangan lengah dalam melakukan pengawasan.

Selain itu, Gubernur sangat mengapreasiasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Non Government Organisation (NGO) dan lembaga non pemerintah yang telah berbuat menangani berbagai kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak di Sumbar.

Namun ia menuturkan, untuk menyamakan persepsi dalam bentuk SOP  perlu koordinasi yang lebih intens antar lembaga, sehingga dapat merespon setiap korban kekerasan dengan baik.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sumatra Barat  Dra. Ratna Wilis, utusan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia dan lembaga layanan korban kekerasan di Sumatra Barat. (bob)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY