Pengalihan Kewenangan SMA/SMK ke Provinsi, Beban Orangtua bakal Bertambah

0
367
Siswa SMA saat mengikuti upacara di Kantor Gubernur Sumbar. ISTIMEWA

PADANG, KP – Orangtua dan walimurid harus siap-siap membayar sumbangan pembangunan pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri. Sebab, program sekolah gratis yang diberlakukan sejumlah kabupaten dan kota terancam dihentikan menyusul peralihan kewenangan pendidikan menengah atas ke pemerintahan provinsi.

Konsekuensi dari implementasi UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terancam tidak ada lagi sekolah gratis untuk SMA/SMK. Dalam UU salah tersebut, satunya menginstruksikan pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan. Dalam lampiran tertulis, pengelolaan pendidikan menengah menjadi ranah pemerintah provinsi. Artinya, seluruh SMA dan SMK di kabupaten dan kota akan dikelola oleh Pemprov Sumbar.

Namun, pelimpahan kewenangan sebagaimana aturan dalam UU itu tidak dibarengi dukungan anggaran oleh pemerintah pusat. Konsekuensinya, Pemprov Sumbar harus menanggung gaji guru hingga Rp2,3 triliun dari total Rancangan APBD 2017 sebesar Rp6,1 triliun. Akibatnya, belanja tidak langsung membengkak dan lebih besar dibandingkan belanja langsung atau anggaran untuk pembangunan.

Salah satu orangtua murid di Kota Padang, Tis, mengaku keberatan jika SPP kembali diberlakukan mulai tahun 2017 sebagai imbas peralihan kewenangan SMA/SMK ke provinsi.

“Hal ini menjadi beban. Apalagi kondisi perekonomian sekarang sangat lesu. Dengan begitu, tentu orangtua harus memutar otak dengan keuangan rumahtangga,” keluhnya.

Dia berharap Gubernur Sumbar melalui SKPD terkait mencarikan solusi atas kebijakan tersebut supaya tidak sampai membebani orangtua murid. Terutama sekali jika sumbangan itu jumlahnya tidak sedikit. Belum lagi pengeluaran untuk keperluan sekolah lainnya, seperti seragam dan buku pelajaran.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Padang, Zaharman, kepada KORAN PADANG, mengakui peralihan SMA/SMK ke provinsi mengakibatkan sekelolah gratis yang dijalankan beberapa belakangan ini harus terhenti lantaran tidak adanya dukungan anggaran oleh pemerintah pusat.

”Konsekuensinya, Pemprov Sumbar harus menanggung gaji guru Rp2,3 triliun dari total RAPBD 2017 sebesar Rp 6,1 triliun. Inilah yang dikatakan dengan pendidikan itu mahal. Setidaknya, ada beberapa keperluan sekolah yang harus ditanggung orangtua murid. Apalagi, tidak mungkin orangtua yang memiliki kemampuan tetap digratiskan,” ulasnya.

Selain itu, katanya, kebijakan itu merupakan kebijakan pusat. Mau tak mau, pemprov tentu harus mengikuti aturan pusat. (mon)

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY