Sekolah Diwanti-wanti Tidak Lakukan Pungli

0
153
Ilustrasi

SIMPANGEMPAT, KP – Jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat melarang kepala sekolah, SD, SMP, dan SMA, melakukan pungutan liar (pungli) terhadap walimurid. Sebab, biaya operasional sekolah sudah dianggarkan dalam Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Tidak boleh ada pungutan untuk biaya operasional siswa karena sudah ada dana BOS. Kepala sekolah harus merinci dulu apa kegunaan dana BOS itu kepada walimurid sebelum meminta sumbangan pada walimurid,” sebut Bupati Syahiran melalui Kadis Pendidikan Kabupaten Pasbar, Irwan, didampingi Kabid Dikdas, Zulkarnain, Rabu (23/11).

Dia menegaskan, pungutan hanya boleh untuk pembangunan fisik sekolah dan itupun harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan orangtua murid khusus untuk item yang tidak terakomodir dalam dana BOS. Walimurid juga tidak boleh dibebani tiap bulan dengan iyuran tetap, tetapi hanya dalam bentuk partisipasi sebagai donatur tanpa paksaan.

“Apabila dilakukan pengutipan uang meski telah melalui musyawarah komite sekolah dengan walimurid, namun bila tak sesuai dengan aturan juklak dan juknis tentang iyuran maka tetap dikategorikan pungli. Oleh karena itu, kepada Kepsek diminta berhati-hati dengan pungutan tak resmi karena bisa diberikan sanksi tegas,” ujar Zulkarnain.

Dia mengimbau agar kepala sekolah membuat laporan keuangan pemanfaatan BOS, seperti halnya laporan keuangan masjid yang dipajang secara terbuka. Begitu juga terhadap donatur yang menyumbang untuk kegiatan fisik sekolah, seperti untuk membuat WC, pagar, taman, musala, dan lainnya, juga harus juga dipampangkan disekolah.

Salah seorang pengurus Komite SMAN 1 Pasaman, Zulkifli, mengharapkan setiap walimurid untuk hadir apabila diundang dalam rapat komite dan kritis terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.

“Kalau menolak pungutan, harus disampaikan di hadapan rapat komite. Jangan berbicara di belakang saja. Apalagi, presiden telah menegaskan tidak boleh ada pungli dalam bentuk apapun, termasuk di sekolah,” ulasnya sembari mengakui kalau untuk pembangunan fisik di luar BOS, agar dirapatkan dengan komite sekolah dan tanpa ada unsur paksaan. (nir)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY