Kasus Pengadaan Kampus III IAIN IB Padang Ada Tersangka Baru

0
434
Ilustrasi

PADANG,KP – ‘Bola liar’ kasus pengadaan tanah untuk pembangunan kampus III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol (IB) Padang terus menggelinding. Kali ini, penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar bakal memberikan ‘kado’ akhir tahun dengan menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (kasipenkum) Kejati Sumbar, Yunelda, mengatakan pihaknya sudah melalukan pemeriksaan terhadap 15 saksi dalam kasus yang telah menyeret mantan petinggi IAIN IB, Salmadanis, dan notaris Eli Satria Pilo, menjadi pesakitan itu.

“Pemeriksaan kasus ini terus bejalan. Penyidik pidana khusus (pidsus) Kejati menargetkan penetapan tersangka baru menjelang akhir tahun ini,” katanya, Selasa (29/11).

Namun demikian, dia enggan mengungkapkan siapa 15 orang saksi yang telah diperiksa itu dan dari instansi mana. Hal itu dirahasiakannya demi kepentingan penyidikan.

Pemeriksaan terhadap 15 saksi itu menjadi lembaran kedua dalam pengusutan kasus korupsi pengadaan tanah kampus III IAIN setelah dua nama dilimpahkan ke pengadilan menjadi terdakwa dan saat ini tengah enjalani persidangan, yaitu mantan Wakil Rektor IAIN IB, Salmadanis selaku ketua pengadaan tanah, dan notaris Eli Satria Pilo.

Salmadanis dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padangdengan hukuman enam tahun penjara dan denda sebesar Rp250 jutasubsider enam bulan penjara dalam sidang yang digelar Rabu lalu (23/11).

JPU mendakwa Salmadanis dan Eli Satria Pilo telah melanggar pasal 2 ayat (1), Juncto (Jo) pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), dan ayat (3), Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sidang terhadap Salmadanis dan Eli Satri Pilo bakal berlanjut hari ini, Rabu (30/11), dengan agenda mendengarkan pembelaan (pledoi) terdakwa.

Diberitakan sebelumnya, kasus itu berawal saat dilakukan pembebasan lahan seluas 60 hektare untuk pembangunan Kampus III IAIN IB Padang, di Sungai Bangek, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.Proyek tersebut memiliki jumlah anggaran sebesar Rp38 miliar dengan sumber dana dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dalam kasus itu, negara diperkirakan mengalami kerugian keuangan sebesar Rp.1.946.701.050, dengan hilangnya hak penguasaan negara terhadap tanah seluas 65.231 meter. (eko)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY