Pengalihan Kewenangan Butuh Anggaran Tak Sedikit, Pemkab/Kota Diminta Bantu Pemprov

0
99
logo Pemprov Sumbar

PADANG, KP – Pengalihan sejumlah urusan dan kewenangan dari pemerintahan kabupaten dan kota ke pemerintahan provinsi (pemprov) Sumbar tahun 2017 diperkirakan akan memakan anggaran sebanyak Rp1,6 triliun. Hal itu akan berdampak pada tingginya beban pembiayaan provinsi pada tahun depan karena kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) Sumbar dari pemeritnah pusat hanya pada kisaran Rp691 miliar.

“Pengalihan sejumlah kewenangan tersebut telah berlangsung pada sejumlah dinas, seperti Dinas Pendidikan, Pertambangan, dan Kehutanan. Untuk itu, Gubernur harus menjalin komunikasi dengan pemkab/kota guna meringankan tingginya beban pembiayaan yang akan ditanggung provinsi pada tahun depan,” sebut Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Aristo Munandar, kemarin.

Sementara, anggota Komisi I DPRD Sumbar, Sitti Izzati Aziz, mengatakan Kementerian Dalam Negeri membolehkan pemkab/kota membantu kewenangan provinsi melalui DAU kabupaten/kota.

“DAU kabupaten/kota kan masih sebanyak itu juga, sementara tanggungjawab mereka sudah berkurang. Jadi tidak ada masalah kabupaten/kota ikut membantu,” ucap Sitti Izzati Aziz.

Untuk itu, katanya, komunikasi mesti dilakukan oleh provinsi dengan kabupaten/kota, salah satunya berkaitan dengan urusan pendidikan. Sebab, jika hanya mengandalkan APBD provinsi maka memang akan cukup membebani pembiayaan provinsi.

“Misalnya untuk membayar gaji 13 ribu guru PNS, Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan Guru Tak Tetap (GTT) yang tahun depan membutuhkan anggaran sekitar Rp1,4 triliun. Sementara Dana Alokasi Umum (DAU) Sumbar hanya di kisaran Rp691 miliar. Sehingga, terjadi kekurangan anggaran Rp700 miliar. Belum lagi untuk kebutuhan sekolah gratis yang selama ini diberlakukan sejumlah kabupaten/kota. Jika sistem sekolah gratis tetap dilanjutkan, maka kebutuhan anggaran akan lebih tinggi lagi,” bebernya.

Untuk itu, imbuhnya, dia mengingatkan agar pemerintahan provinsi mengajak kabupaten dan kota duduk semeja untuk mengomunikasikan persoalan itu. Setidaknya, pemkab/ kota membantu urusan pendidikan yang membutuhkan anggaran tak sedikit.

Terpisah, Sekertaris Komisi I, Komi Chaniago, mengatakan pemkab/kota memang bisa berperan meringankan beban provinsi melalui DAU masing-masing. Menurutnya, hal itu tergantung pembicarakaan pemprov dengan labupaten/kota.

“Tak ada salahnya kabupaten/kota ikut an- dil karena dibolehkan oleh aturan,” pungkasnya. (fai)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY