Wakil Gubernur Sumbar: Pengentasan Kemiskinan Di Sumbar Harus Dikeroyok Bersama

0
84
Wakil Gubernur Sumatra Barat, Nasrul Abit memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan, Rabu (14/12) kemarin di Inna Muara Hotel. BOBBY

PADANG, KP – Wakil Gubernur Sumatra Barat, Nasrul Abit mengatakan, dari Survei Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi lima tahun terakhir tingkat kemiskinan di Sumbar cenderung mengalami penurunan.

Namun, kondisi Maret tahun 2013 lalu, tingkat kemiskinan di Sumbar sebesar 8,14 persen. Tetapi, pada Maret pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 7,31 persen, dan terakhir pada kondisi Maret 2016 sebesar 7,09 persen, dengan kondisi sebanyak 371.555 jiwa penduduk yang masih berada dibawah Garis Kemiskinan.

“Meskipun secara rata-rata penurunan tingkat kemiskinan di Sumbar dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir sebesar 0,22 persen, namun persoalan kemiskinan bukan sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin,” ujarnya saat rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan, Rabu (14/12) kemarin di Inna Muara Hotel.

Ia menambahkan, menilik dari Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2013 yang merupakan parameter untuk melihat ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan sebesar 1,01 persen dan pada tahun 2016 sebesar 1,10 persen.

“Artinya tingkat kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari Garis Kemiskinan. Begitupun dengan Indeks Kedalamam Kemiskinan yang digunakan sebagai parameter untuk memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada tahun 2013 sebesar 0,21 persen menjadi 0,24 persen tahun 2016, sehingga kesenjangan antara pengeluaran penduduk miskin yang satu dengan yang lainnya semakin melebar,” katanya.

Tambahnya, masih terdapat 10 kabupaten yang memiliki capaian tingkat kemiskinan diatas rata-rata provinsi yakni diatas 7,31 persen, kecuali Kabupatan Tanah Datar dan Kabupaten Dharmasraya.

Selain itu kata Wagub,  bahwa Sumbar masih dihadapkan dengan masih terdapat beberapa Kabupaten yang masuk dalam kategori tertinggal yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Solok Selatan.

“Untuk itu Pada tahun 2016 ini, Pemprov Sumbar menginisiasi perlu dilakukannya upaya terpadu dengan cara meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam pengentasan kemiskinan dengan cara yang sistematis, berkesinambungan dan terintegrasi antara Pemerintah provinsi dengan Kabupaten/Kota,” tuturnya.

Sambungnya, untuk menurunkan angka kemiskinan ini mesti dikeroyok bersama, karena masalah kemiskinan kewenangannya ada pada Bupati/Walikota didaerah. Karena Provinsi tidak memilik kewenangan untuk itu.

“Jadi titik berat pengentasan kemiskinan ada di kabupaten/kota. Jika, tidak mampu untuk menyelesaikan masalah tersebt bicarakan dengan Pemerintah Provinsi,” ulasnya. (bob)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY