Gugatan Ditolak PTUN, Erisman Siapkan Upaya Hukum Berikutnya

0
311
Ketua DPRD Kota Padang, Erisman. IST

PADANG, KP – Erisman, Ketua DPRD Kota Padang, tidak terima gugatannya terhadap Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Padang, tentang pemberhentiannya dari jabatan Ketua DPRD Kota Padang yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang, SK No.04/PTS/BK/DPRD-Pdg/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016.

“Kami akan lakukan upaya hukum selanjutnya. Masih ada laporan yang akan diakomodir, seperti saksi ahli, klarifikasi dari pihak Bank Nagari, dan tandatangan yang di-scanner,” katanya, kemarin.

Dia menyayangkan tidak diakomodirnya saksi ahli oleh BK DPRD Kota Padang. Sehingga, dia menduga kuat ada persekongkolan di balik kasus itu. Selain itu, tandatangan dari masing-masing fraksi juga tidak diperiksa.

“Padahal, tandatangan mereka discaner. Artinya, banyak yang ganjil dalam hal ini. Saya akan ungkapkan semuanya,” tegasnya.

Kuasa Hukum Erisman, Naldi, mengatakan akan melakukan banding pada akhir Desember 2016. Karena penolakan yang dilakukan PTUN belum final.

“Sesuai putusan Majelis Hakim PTUN, harus ada keterangan Gubermur Sumatera Barat (Sumbar),” katanya.

Selain itu, pihak Erisman juga fokus pada azas berlaku surut. Pasalnya, peraturan keluar di akhir sedangkan kejadian di awal. Jadi, kubu Erisman menilai bahwa harus dipertimbangkan segala sesuatunya oleh Majelis Hakim PTUN. Selain itu, diharapkan juga keputusan Majelis Hakim PTUN memuat keterangan dari saksi ahli. Jika perlu, kedua belah pihak menyertakan saksi ahli.

“Jika banding tetap ditolak juga, kami akan lakukan kasasi. Sehingga hak keadilan untuk Erisman tercapai,” tegasnya.

Sementara, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Padang, Yendril, mengatakan apapun keputusan yang dikeluarkan PTUN, BK akan terima. Karena BK hanya menjalankan tugasnya sesuai aspirasi masyarakat.

“Jika, Erisman tidak terima atas keputusan PTUN wajar saja karena itu haknya sebagai warga negara. Tidak ada kepentingan pribadi BK di balik ini semua,” ujarnya.

Sebelumnya, penolakan gugatan tersebut menjadi keputusan Majelis Hakim dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang PTUN Padang, Rabu (14/12). Majelis Hakim yang diketuai Andri Noviandri menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena SK yang menjadi objek perkara belum memiliki kekuatan hukum.

“Menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya dan mewajibkan penggugat untuk membayar biaya perkara senilai Rp239 ribu,” kata Andri Noviandri sebelum mengetok palu.

Majelis hakim menilai, SK yang dikeluarkan BK DPRD Kota Padang belum termasuk dalam kategori final karena belum mendapatkan persetujuan Gubernur Sumbar. Oleh karena itu, SK tersebut tidak dapat menjadi objek dalam perkara sidang di PTUN Padang.

Dalam menetapkan status SK itu, hakim berpijak pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Majelis hakim memberi waktu selama 14 hari kepada para pihak untuk mengambil sikap atas putusan tersebut. Sebagaimana dinyatakan majelis hakim, SK BK belum memiliki kekuatan hukum dan belum sah. (mon)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY