PAN Limapuluh Kota Bergolak, Kader Segel Kantor

0
136
Kader gaduh, kantor DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Limapuluh Kota disegel.

LIMAPULUH KOTA, KP – Surat Keputusan (SK) penetapan pengurus Dewan Pimpinan Da- erah (DPD) PAN Kabupaten Limapuluh Kota periode 2015-2020 oleh Dewan Pimpinan Wi- layah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sumbar nomor PAN/A/04/Kpts/ks/016/XI/2016, ternyata menuai penolakan dari kader PAN Limapuluh Kota, mulai dari tingkat ranting, cabang, pengurus harian DPD PAN, deklarator PAN, hingga simpatisan. Tak tanggung-tanggung, akibat penolakan itu kantor DPD PAN Limapuluh Kota di Sarilamak, disegel sejak Kamis lalu (15/12).

“Penetapan pengurus DPD Limapuluh Kota ini dilakukan tanpa mempertimbangkan kader yang telah puluhan tahun berkeringat membesarkan partai. Tanpa melihat kondisi geografis Limapuluh Kota, banyak kader senior yang dibuang. Bahkan ada beberapa kecamatan tidak ada kader yang masuk sama sekali di DPD. Bagaimana mau memenangkan pemilu 2019 jika tak ada kader kecamatan tertentu duduk di pengurus kabupaten atau DPD,” ujar Ketua DPC PAN Suliki, Handrisman.

Selain itu, imbuhnya, yang duduk di pengurus inti semuanya adalah orang baru. Rata-rata mulai bergabung dengan PAN tahun 2014. Jadi, baru dua tahun di PAN. Sehingga, diduga mereka belum mengantongi Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD) dan menyebabkan tidak paham dan mengerti dengan visi, misi, platform, dan garis perjuangan partai.

Penolakan itu ditandatangani lebih 250 orang dan terus bertambah tiap hari yang berasal dari para deklarator PAN Limapuluh Kota tahun 1999 lalu. Kemudian, Pengurus DPD PAN periode 2000-2005, pengurus DPD PAN periode 2005-2010, pengurus DPD PAN periode 2010-2015, Ketua dan Sekretaris 9 DPC dari 13 DPC beserta ketua rantingnya, pengurus DPH DPC, pengurus Ranting, BM PAN, PUAN, Kader dan simpatisan PAN. Diperkirakan akan ada 500 lebih tanda tangan penolakan.

“Sampai saat ini (penolakan) masih terus bergulir di lapangan,” tambah Masrijal Said.

Ketua DPC PAN Guguak, Indrawati, mengatakan saat penetapan formatur sudah terjadi pro dan kontra. Tapi, saat itu Indrawati dan pengurus lainnya menerima dengan catatan. Tapi hal tersebut tidak menjadi perhatian serius oleh DPW PAN Sumbar.

“Bisa dikatakan di kepengurusan ini hanya mengakomodir satu pihak, yaitu yang berhubungan dengan Sekretaris DPW PAN Sumbar. Sehingga yang bersangkutan memboyong semua kerabat, teman, bahkan dari ranting tingkat nagari langsung jadi pengurus DPD PAN kabupaten. Sedangkan kader PAN yang sudah sejak berdiri PAN ini tidak masuk sama sekali, bahkan dipensiunkan. Ada apa ini? Semua Kader bertanya, kenapa? Sehingga munculah penyegelan ini,” cetusnya.

Pihaknya mengaku sudah mengirimkan surat keberatan secara resmi, prosedural, dan beradab. Namun cara itu, sebutnya, tak pernah digubris oleh Sekretaris DPW PAN Sumbar. Sehingga, pihaknya akan melaporkan hal itu kepada Ketua DPW PAN Sumbar, Ali Mukhni, yang menjabat sebagai Bupati Padangpariaman.

“Kami yakin beliau tidak pernah diberitahu ada masalah ini di daerah,” ujar Indrawati.

Selain itu masalah tersebut juga sudah dilaporkan ke pusat. Jadi, penyegelan kantor itu akan tetap berlangsung sampai ada penyelesaian oleh Ketua DPW PAN Sumbar atau DPP PAN.

“Jadi, Ketua DPW lah yang nanti akan membuka segel itu pertanda selesainya permasalahan ini,” ungkap politisi perempuan itu.

Sementara itu, mantan Sekretaris DPD PAN 2010-2015, Khairul, mengimbuhkan sebaiknya yang ditunjuk jadi pengurus adalah kader terbaik yang dimiliki PAN yang bisa memenangkan PAN untuk pemilu yang akan datang, punya ketokohan, takah, dan berbobot, bukan asal tunjuk berdasarkan suka.

“Bagaimanapun Ketua adalah simbol partai di daerah, jadi berikanlah kepada kader PAN yang berbobot, berisi, tangguh secara ekonomi, dan berpengalaman dalam organisasi. Karena yang diurus ini kan organisasi besar. Setidaknya, punya pengalaman mengurus organisasi setingkat kabupaten serta dikenal masyarakat. Tapi yang ditunjuk ini jangankan masyarakat, kader PAN sendiri tak mengenal mereka sama sekali. Sehingga, wajar banyak penolakan. Bahkan sebagian besar akan mundur jika SK ini tidak dirombak total,” ulas Khairul.

Tak hanya itu, calon yang sebelumnya menyatakan tak mau dan tak sanggup jadi ketua malah ditunjuk secara sepihak tanpa prosedur yang jelas di DPW. ”Itulah sebenarnya yang jadi masalah sehingga akhirnya bergejolak,” tambah khairul mengkonfirmasi.

Informasi dari tokoh-tokoh PAN ini, sebelum SK ditandatangani Ketua DPW PAN Sumbar, kabarnya sudah setuju Mulyadi jadi ketua DPD PAN dan Akrimal Ketua MPP PAN untuk ditandatangani. Bahkan, Ketua DPW PAN Sumbar sudah enelepon langsung ke Mulyadi sesaat setelah ditandatangani tapi isunya ada yang mengganti di tengah jalan. (dst)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY