Sidak, Benny Yusrial Minta PU Sanksi Rekanan tak Taati Kontrak

0
153
Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke empat lokasi pembangunan Toilet Umum Kawasan Wisata tersebut, Senin (19/12). Edison Sikumbang

BUKITTINGGI, KP – Empat kegiatan pembangunan di 4 lokasi objek wisata di Bukittinggi, 3 diantaranya terancam tidak siap tepat waktu sesuai kontrak. Pasalnya, pekerjaannya berlangsung lamban dengan berbagai alasan yang diberikan

Hal itu terungkap ketika Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke empat lokasi pembangunan Toilet Umum Kawasan Wisata tersebut, Senin (19/12).

Dalam sidak tersebut Beny Yusrial didampingi Kabid Cipta Karya Dinas PU Bukittinggi, Rahmat, dan kasi Perumahan dan Pemukiman Bidang Cipta Karya, Fauzan.

Empat objek wisata yang dikunjungi guna melihat Pembangunan Toilet Umum Kawasan Wisata tersebut diantaranya, Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) yang dikerjakan CV.Surya Mas Prima dengan anggaran Rp699.990.000,- dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016.

Lalu, Objek Wisata Benteng Ford De Kock yang dikerjakan CV.Kurnia Nyata dengan anggaran Rp423.223. 000. Dilokasi ini, Ketua DPRD sedikit lama mengamati pekejaan yang dilaksanakan CV.Kurnia Nyata, karena ada indikasi keterlambatan pekerjaannya.

Kemudian Beny Yusrial meninjau pembangunan Toliet Kawasan Wisata Ngarai Maaram yang dikejakan CV.Ratu Putri dengan anggaran Rp413.549.000, setelah itu ke Objek Wisata Taman Panorama Lobang Jepang yang dikerjakan CV.Pelita Sikoember dengan anggaran Rp.342.550.000,-.

Dari empat lokasi pembangunan Toilet Kawasan wisata yang ditinjau Ketua DPRD, dari wajahnya terlihat ada sedikit kekecewaan terhadap pelaksana pekerjaan, terutama untuk Pekerjaan Toilet di Benteng Ford De Kock yang jauh tertinggal dari jadwalnya. Begitu juga dengan Pekerjaan Toilet di Ngarai Maaram dan Panorama Lobang japang.

Walaupun pelaksananya optimis akan dapat menyelesaikannya tepat waktu, namun melihat waktu yang tertinggal dengan Volume pekerjaan yang tersisa.”Kita pesimis tidak siap tepat waktu,” ungkap Beny Yusrial kepada KORAN PADANG disela-sela sidak tersebut.

Lebih lanjut dikatakannya, sidak ini adalah bagian dari tugas DPRD yaitu, dibidang pengawasan. “Jadi kita turun ini untuk melakukan pengawasan terhadap, pembangunan yang tengah dilaksanakan, apalagi dalam akhir tahun ini, tentu kita ingin tahu sejauhmana pekerjaan fisik yang telah dikerjakan,” ujar Beny Yusrial.

Untuk peninjauan tersebut, Benny menyangkan, ada 3 lokasi yang dianggap lamban dalam pekerjaannya. Sebab, toilet itu dibangun dengan anggaan DAK Pusat tahun 2016. Kalau pekerjannya tidak selesai, jelasnya, tentu akan merugikan daerah. “Artinya daerah tidak dapat anggaran DAK lagi untuk tahun berikutnya. Inilah yang sangat kita khawatirkan,” ujar Beny.

Kemudian, untuk menyiapkan pekerjaan yang terbengkalai, tidak bisa pula dilanjutkan dalam APBD induk tahun 2017. Sebab, APBD tahun 2017 sudah di sahkan.

“Jelas untuk kelanjutannya menunggu APBD Perubahan. Dan, menjelang Ketuk Palu APBD Perubahan, memakan waktu yang cukup lama, dan dikhawatirkan bangunan yang terbengkalai itu akan berubah fungsi ataupun lapuk, karena hujan dan panas matahari,” terangnya.

Untuk itu, karena masih ada sisa waktu beberapa hari lagi, diharapkan kepada pelaksana pekerjaan dapat mengerjakannya sungguh-sungguh. Sehingga, bisa siap tepat waktu.

“Apabila memang tidak terselesaikan pada batas waktunya, kita meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk memberikan sangsi sesuai aturan yang berlaku kepada pelaksana yang lalai dalam pekerjaan. Sebab, mereka telah merugikan daerah dalam hal pekerjaan,” tegas Beny Yusrial.

Sementara, Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Rahmat, didampingi Kasi Perumahan dan Pemukiman, Fauzan juga mengakui, jika dari hasil peninjauan lapangan itu, ada 3 kegiatan pembangunan toilet kawasan wisata yang dikhawatirkan tidak siap tepat waktu.

3 kegiatan itu katanya terdapat pada, Benteng Ford De Kock, Taman Ngarai Maaram dan Panorama Lobang japang.

“Walaupun dengan sisa waktu beberapa hari lagi mereka itu (Pelaksana) optimis dapat menyelesaikannya, tapi dari sisa Volume pekerjaannya,kita pesimis siap 100 porsen,“ ungkap Rahmat.

Dan bila memang tidak siap 100 porsen pada batas kontrak, sambungnya, DPU akan berikan sangsi sesuai dengan harapan Ketua DPRD Kota Bukittinggi.

“Kedepannya, tentu rekanan ini menjadi pertimbangan bagi kita untuk memberi kan pekerjaan selanjutnya,” tambah Rahmat.(eds)

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY