Kisruh Kepengurusan Partai Meluas, Giliran PAN Payakumbuh Ancam Segel Kantor DPD

0
98
Logo PAN

PAYAKUMBUH, KP – Kisruh kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Limapuluh Kota meluas ke pengurusan DPD PAN Kota Payakumbuh.

Jika sebelumnya, DPD PAN Kabupaten Limapuluh Kota telah menyegel kantornya karena tidak puas dengan Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sumbar, kini giliran pengurus dan kader PAN Kota Payakumbuh yang mengancam akan menyegel kantor DPD-nya.

Ancaman itu terungkap dalam jumpa pers yang digelar pengurus DPD PAN Kota Payakumbuh, di Tanjung Pauh, Koto Nan Ampek, Kota Payakumbuh, Senin sore (19/12).

Menurut Wakil Ketua DPD PAN Kota Payakumbuh, M. Yusuf, Boby Kodya Busra, dan Sekretaris Amdoni, pengurus dan anggota DPD PAN Kota Payakumbuh dengan tegas menolak penetapan kepengurusan DPD PAN Kota Payakumbuh yang telah di-SK-kan pengurus DPW PAN Sumbar.

Alasan penolakan tersebut, ujar mereka, karena penetapan pengurus DPD PAN Kota Payakumbuh yang baru itu melanggar kaidah dan aturan yang berlaku di Partai Amanat Nasional.

“Secara tertulis, penolakan SK kepengurusan DPD PAN Kota Payakumbuh yang baru itu sudah kami lakukan sebanyak tiga kali melalui surat Nomor PAN/04.14/A.WK-S/04/XI/2016 tertanggal 20 Nopember 2016 dan melalui surat nomor PAN/04.14/A.WK-S/06/XI/2016 tertangal 28 Nopember 2016, “ sebut M. Yusuf, Boby Kodya Busra dan Amdoni.

Dikatakannya, SK Nomor: PAN/A/04/Kpts/K-S/014/IX/2016 tertanggal 19 September 2016 yang diterbitkan DPW PAN Sumbar, dengan tegas kami tolak karena SK tersebut inkonstitusional atau tidak sah.

“Tanpa ada permasalahan, DPW PAN Sumbar mengeluarkan SK tersebut secara sepihak dan tidak berpedoman pada AD/ART PAN. Padahal, hasil Musda IV telah diterbitkan SK pengurusan DPD PAN Kota Payakumbuh yang sah. Dan secara kepartaian, kepengurusan DPD PAN itu sudah berjalan dan telah dijadikan pula sebagai salah satu syarat pencalonan Walikota dan Wakil walikota Payakumbuh ke KPU Payakumbuh,” ujar mereka.

Yang menjadi pertanyaan, ulas M. Yusuf, Boby Kodya Busra dan Amdoni, apakah memang demikian tipe kepemimpinan DPW PAN Sumbar yang sekarang, yakni berbuat sekehendak hatinya saja.

“Baru sekarang terjadi hal yang sangat memalukan dan amburdul seperti ini di tubuh DPW PAN Sumbar,” ungkap M. Yusuf, Boby Kodya Busra dan Amdoni, sekaligus mengakui tidak ada alasan bagi DPW PAN Sumbar untuk menerbitkan SK kepengurusan DPD PAN Kota Payakumbuh yang baru karena SK pengurusan yang hasil Musda IV tidak pernah dicabut.
Akibat kekisruhan itu, ulas mereka, di tubuh DPD PAN Kota Payakumbuh terjadi dualisme kepengurusan. Artinya, tidak jelas siapa yang akan menghadiri undangan jika ada undangan dari pihak lain dan siapa yang bertanggungjawab untuk membuat SPJ tahun 2016 dan terganggunya kegiatan DPD PAN Kota Payakumbuh dalam menghadapi Pilkada Payakumbuh.
Rencana untuk menyegel kantor DPD PAN Kota Payakumbuh, sepertinya tidak gertak sambal belaka. Buktinya, pengurus DPD PAN Kota Payakumbuh sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada Kapolsek Kota Payakumbuh terkait rencana penyegelan kantor DPD PAN Kota Payakumbuh yang terletak di Jalan Sukarno Hatta, Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat tersebut. (dst)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY