Tindaklanjuti Fatwa MUI, Gubernur Sumbar dan Walikota Padang Keluarkan Surat Edaran

0
163
KETUA FKUB Sumbar, H. Yulius Said, didampingi Sekretaris H. Nurman Agus, memimpin rapat koordinasi FKUB Sumbar, kabupaten, dan kota. Ahmad Kharisma

PADANG, KP – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengeluarkan edaran untuk mengimbau umat Islam untuk tidak memperjualbelikan atau membuat atribut keagamaan non-muslim.

“Mengimbau seluruh umat muslim untuk memilih jenis usaha yang baik dan halal, serta tidak memproduksi, memberikan, atau memperjualbelikan atribut keagamaan nonmuslim,” kata Irwan dalam surat yang diunggah oleh dirinya di akun Facebook dan Twitter.

Berdasarkan statistik, total populasi penduduk di Sumatera Barat mencapai sekitar 4,9 juta orang dengan 90 persen beragama Islam.

Surat edaran tertanggal 22 Desember 2016 tersebut diunggah Irwan di akun Facebook IrwanPrayitnoMendengar dan Twitter @irwanprayitno. “Edaran saya menindaklanjuti Fatwa MUI No.56/2016, tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan NonMuslim,” kata Irwan.

Dalam surat edarannya, Irwan mengimbau agar masyarakat Sumbar bisa menjaga kerukunan antar umat beragama. Hal itu, tanpa menodai ajaran agama serta tidak mencampuradukkan antara akidah dan ibadah Islam dengan keyakinan agama lain.

“Mengimbau agar seluruh elemen masya- rakat untuk saling menghormati keyakinan dan kepercayaan setiap agama, salah satunya dengan menghargai kebebasan nonmuslim dalam menjalankan ibadahnya,” kata Irwan.

Sementara kepada pengusaha, Irwan berharap agar bisa menjamin hak karyawannya untuk menjalankan agama sesuai keyakinan masing-masing. “Tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut salah satu agama kepada karyawan yang memiliki keyakinan yang berbeda,” katanya.

Irwan memerintahkan kepada seluruh bupati/ walikota dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk memberikan perlindungan dalam menjalankan ibadahnya dan menjaga toleransi.

Ia meminta ada pengawasan terhadap keberadaan perjanjian kerja yang memaksa atau menekan pegawai untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya.

Wako Padang Juga Keluarkan Surat Edaran
Sebelumnya, Walikota Padang, Mahyeldi Ansyarullah, juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) bernomor 450/08.64/Kesra-2016 tertanggal 20 Desember 2016. SE itu intinya untuk menjaga kerukunan umat beragama di Kota Padang.

Dalam surat tersebut, ada tiga hal pokok imbauan yang ditujukan untuk warga Kota Padang,a yaitu (1) Tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, memelihara harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, (2) Saling menghormati keyakinan dan kepercayaan masing-masing agama, dan (3) Pimpinan Perusahaan dan Instansi Pemerintah agar tidak memaksakan kehendak menggunakan atribut keagamaan nonmuslim kepada karyawan muslim.

Imbauan itu juga selaras dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa menggunakan atribut keagamaan nonmuslim hukumnya haram. Mengajak dan/atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan nonmuslim hukumnya juga haram.

FKUB Sumbar Lahirkan Keputusan

Sementara itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumatra Barat, mengeluarkan keputusan terkait Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Nomor 56 tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non Muslim. Keputusan itu dilahirkan dalam rapat koordinasi yang diadakan Kamis (22/12).

Keputusan rakor yang digelar di aula gedung FKUB Sumatra Barat, Komplek Kanwil Kementerian Agama, Jalan Kuini Nomor 79 B Padang itu berisi: (1) Mengimbau kepada Saudara-saudara kami yang akan merayakan Natal dan tahun baru agar melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sekhidmat khidmatnya, (2) Kepada pemilik hotel, restoran, mall, supermarket, department store dan lain-lainnya agar mempedomani Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 tahun 2016 dengan sebaik-baiknya, (3) Kepada Saudara-saudara kami yang tidak merayakan Natal dan tahun baru agar menghormati mereka yang merayakannya.
Keputusan Rakor FKUB Sumbar yang juga diikuti utusan FKUB kabupaten dan kota se Sumbar itu dipimpin langsung Ketua FKUB Sumatra Barat, H. Yulius Said, didampingi Sekretris, H. Nurman Agus. (ak)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY