51 Pejabat Eselon II Pemprov Sumbar Dilantik, Gubernur Beri Tenggat Enam Bulan

0
2720
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, melantik 51 pejabat eselon II Pemprov Sumbar, di Auditorium Gubernuran, Jl. Jenderal Sudirman, Padang, Selasa (27/12). BOBBY

PADANG, KP – Sebanyak 51 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatra Barat resmi dilantik Gubernur Irwan Prayitno, Selasa (27/12), di Auditorium Gubernuran, Jalan jenderal Sudirman. Puluhan pejabat itu diberi waktu enam bulan oleh Gubernur sebelum dievaluasi. Yang berkinerja mengecewakan siap-siap saja bakal diganti.

Gubernur Irwan Prayitno memberi peringatan keras kepada seluruh pejabat yang dilantik itu supaya menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar serta tidak melanggar aturan pemerintahan.

“Bagi pejabat yang baru jangan langgar aturan sedikitpun. Kami sebagai pimpinan akan menindak tegas jika ada aturan yang dilanggar,” sebut Irwan Prayitno di hadapan seluruh pejabat yang dilantiknya.

Gubernur menambahkan, pejabat eselon II yang dilantik dalam dua hari ke depan harus bisa menentukan dan mengusulkan pejabat eselon III dan IV yang berada di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kita harus mengikuti aturan yang ada. Dalam tiga hari ini pejabat eselon III dan IV harus terbentuk,” ujar Irwan.

Untuk itu, dia mengintruksikan dalam dua hari ke depan seluruh OPD sudah bisa menyu- sun struktur tatanan kerja masing-masing termasuk mengusulkan nama-nama pejabat eselon III dan IV dan dilakukan pelantikan pada Jumat (27/12).

“Jadi maskimal sebulannya lagi sudah keluar SOP baru masing-masing OPD tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, pada awal tahun 2017, semua OPD yang baru harus sudah mulai bekerja semaksimal mungkin, termasuk dengan seluruh kuasa pengguna anggaran (KPA), pengguna anggaran (PA), dan lain sebagainya. Sehingga pelayanan cepat dan memuaskan dapat dirasakan dan dinikmati masyarakat.

Irwan meminta agar pejabat yang baru dilantik bekerja sungguh-sungguh dan profesional karena evaluasi kinerja akan tetap dilakukan. Tidak hanya bagi pejabat yang sudah lama berkecimpung di Pemprov Sumbar, tetapi juga untuk pejabat yang baru bergabung dengan pemprov.

“Setelah pelantikan ini, kinerja akan dievaluasi setelah 6 bulan,” tegas Gubernur.

Dia sendiri tidak menampik, setelah 6 bulan evaluasi kinerja dilakukan, bisa jadi ada pejabat yang tidak cocok dengan jabatan yang ditempatinya serta ada pejabat yang tidak mampu menjabat dan menjalankan tugas. Jika hal itu terjadi, kata Irwan, pejabat tersebut bisa diberhentikan dari jabatannya dan diganti dengan pejabat baru.

“Yang berkaitan dengan kinerja tidak bagus bisa diganti. Menurut undang-undang ASN itu bisa dilakukan,” ujarnya.

Irwan menyatakan, apabila ada pejabat yang berbuat melanggar hukum, dampaknya juga akan dirasakan oleh pimpinan. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut pimpinan disetiap OPD diminta untuk selalu mengontrol kerja bawahannya. Karena tugas pimpinan, selain mengarahkan dan memberikan tugas kepada bawahan juga mengontrol apa yang dikerjakan bawahan. Oleh karena itu, pimpinan harus menguasai seluruh persoalan di unit organisasi masing-masing.

Gubernur mengingatkan pejabat eselon II yang baru dilantik untuk tidak melakukan perbuatan pungli apalagi korupsi. Gubernur juga mengaku sudah merencanakan akan membentuk format penilaian kinerja pejabat-pejabat yang baru dilantik tersebut.

Di sisi lain, khusus untuk pejabat eselon III, akan ada pejabat yang dipertahankan dan ada yang tidak. Hal itu disesuaikan dengan SOPD yang baru.

Pertanyaan yang muncul, sebut Gubernur, siapa yang akan menjadi pejabat eselon III dan IV yang baru? “Hal itu tergantung dari aturan yang berlaku, peluang yang ada, kompetensi, dan persetujuan dari pimpinan langsung,” papar Gubernur.

Dicontohkannya, ada 5 pejabat eselon III dan IV dan jumlah itu harus dikurangi menjadi 4. Sehingga, salah satu contoh penilaian yang dilakukan adalah melihat kinerja pejabat yang bersangkutan. Jika dulunya dia tidak berkinerja dengan baik maka akan ‘tereliminasi’ dengan sendirinya.

Seperti diketahui, 51 pejabat yang dilantik oleh gubernur tersebut. Sebanyak 36 orang di antaranya bersifat pengukuhan pejabat sementara karena terbentuknya OPD yang baru.

Sedangkan 10 jabatan eselon perekrutan pejabatnya melalui proses lelang, yakni Biro Humas, Biro Kerjasama rantau, Biro Umum, Dinas Kebudayaan, Dinas PU dan Penataan Ruang. Kemudian Dinas Pera,kawasan Permukiman dan pertahanan. Selanjutnya Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Bappeda, dan Badan Litbang. Kemudian untuk 5 jabatan lainnya merupakan job-fit.

Pejabat Eselon II Pemprov Sumbar yang Dilantik

Asisten Pemerintahan dan Otoda: Devi Kurnia
Asisten Ekonomi dan Kesra: Syafruddin
Asisten Administrasi Umum: Nasir Ahmad
Staf Ahli Gubernur: Yulitar
Staf Ahli Gubernur: Eka Nuzla
Staf Ahli Gubernur: Jefrinal Arifin
Ka. Biro Pemerintahan: Mardi
Ka. Biro Hukum: Enfita Djinis
Ka. Biro Humas: Jasman
Ka. Biro Perekonomian: Wardarusmen
Ka. Biro Bina Mental dan Kesra: Syahril
Ka. Biro Kerjasama dan Rantau: Luhur Budianda
Ka. Biro Organisasi: Irwan
Ka. Biro Umum: Herry Nofriadi
Ka. Biro Administrasi, Pengadaan, Pengelolaan Barang dan Aset: M. Yani
Sekretaris Dewan: Raflis
Inspektorat Daerah Provinsi:
Erizal Agus
Ka Dinas Pendidikan:
Burhasman Bur
Ka. Dinas Kebudayaan:
Taufik Efendi
Ka. Dinas PU dan Penataan Ruang: Fathol Bari
Ka. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pertanahan: Chandra Mustika
Ka. Dinas PSDA: Rifda Suryani
Ka. Dinas Sosial: Abdul Gafar
Ka. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Nazrizal Nasrudin
Ka. Dinas Perhubungan: Amran
Kadis Kominfo: Yeflin Luandri
Ka. Dinas Koperasi dan UKM: Zirma Yusri
Ka. Dinas Pemuda dan Olahraga: Priadi Syukur
Ka. Dinas Kesehatan:
Merry Yuliesday
Ka. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan: Chandra
Ka. Dinas Peternakanan dan Keswan: Erinaldi
Ka. Dinas Kelautan dan Perikanan: Yosmeri
Ka. Dinas Kehutanan:
Hendri Octavia
Ka. Dinas ESDM: Herry Martinus
Ka. Dinas Perindustrian dan Perdagangan: Asben Hendri
Ka. Dinas Pariwisata: Oni Yulvian
Ka. Dinas Penanaman Modal dan PTSP: Maswar Dedi
Ka. Dinas Lingkungan Hidup:
Asrizal Asnan
Ka. Dinas Pangan: Effendi
Ka. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Ratna Wilis
Ka. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa: Syafrizal
Ka. Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil: Novrial
Ka. Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan: Alwis
Ka. Badan Keuangan Daerah:
Zaenuddin
Ka. Bappeda: Hansastri
Ka. Badan Penelitian dan Pengembangan: Reti Wafda
Ka. Badan Pengembangan SDM: Rosman Efendi
Ka. Badan Kepegawaian Daerah: Jayadisman
Ka. Satpol PP dan PK:
Zul ALiman
Ka. Badan Kesbang Pol: Nazwir
Ka. BPPD: Nasridal Patria.  (bob)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY