56 Kasus Sepanjang 2016, Konflik Tanah di Pasbar Tinggi

0
774
Ilustrasi

SIMPANGEMPAT, KP – Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah dengan konflik tanah yang cukup tinggi. Sepanjang tahun 2016 saja tercatat konflik tanah yang terjadi lebih 56 kasus.

Konflik tanah di daerah penghasil sawit itu cukup kompleks. Antara lain konflik lahan masyarakat dengan perusahaan, konflik batas wilayah atau ulayat, dan konflik lahan atas aset pemda salah. Seperti masalah tanah eks. BBI Sukomananti milik Pemprov Sumbar yang saat ini sedang dalam proses perdata di Pengadilan Negeri Pasbar.

Selain itu sengketa juga dipicu oleh konflik lahan masyarakat dengan kawasan hutan, konflik lahan terkait penerbitan Hak Guna Usaha (HGU), konflik lahan antar masyarakat, dan konflik pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pasaman Barat, Markarios, kepada KORAN PADANG, kemarin, menjelaskan konflik tanah terjadi biasanya karena tidak ditemukannya kesepakatan atau adanya perbedaan antara generasi, seperti antara mamak dengan kemenakan. Selain itu juga disebabkan adanya berbagai macam kepentingan.

“Sengketa tanah yang melibatkan perusahaan paling sering terjadi,” bebernya.
Menurutnya, upaya penyelesaian konflik pertanahan itu dilakukan pemerintah daerah dengan membentuk tim fasilitator.

Sebelumnya, Bupati Pasaman Barat, H. Syahiran, mengatakan jumlah konflik pertanahan yang disampaikan ke Pemkab Pasbar tahun 2016 mencapai 56 kasus bahkan lebih. Sebagian telah difasilitasi secara maraton oleh tim fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan di Pasbar yang dibentuk melalui SK Bupati Nomor 118.45/073/Bup-Pasbar/ 2016.

“Terkadang Pemda juga bingung dengan urusan sengketa tanah. Kita kira perusahaan itu sudah habis HGU-nya, ternyata sudah diperpanjang dan itu dibenarkan oleh BPN. Sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014, daerah ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi. Namun kenyataan yang terjadi, kita tidak tahu bahwa HGU sudah diperpanjang,” papar Syahiran.

Dia berharap jika urusan pertanahan dise- rahkan ke daerah, maka harus diserahkan sepe- nuhnya. Sebab, daerah punya tanggungjawab besar dalam penyelesaian setiap sengketa yang terjadi.

“Kita juga kita minta dukungan agar pemangku adat seperti ninik mamak berperan aktif dalam penyelesaian masalah tanah, termasuk tanah ulayat, yang terjadi di Pasbar,” sebut Syahiran.

Beberapa Konflik Pertanahan di Pasaman Barat

  1. Tuntutan plasma masyarakat Aia Gadang terhadap PT Anam Koto
  2. Sengketa lahan antara masyarakat Mangganang dengan PT Anam Koto
  3. Tuntutan masyarakat Silambau Lubuak Saruang Kinali terhadap PT Perkebunan Nusantara VI.
  4. Sengketa antara Kelompok Tani Semangat Baru dengan PT Primata Mulia Jaya KUD Damai Sejahtera Kinali.
  5. Sengketa lahan hutan tanaman rakyat (HTR) di Kecamatan Sungai Beremas.
  6. Sengketa lahan kelompok tani budidaya rotan dengan PT Permata Hijau Pasaman.
  7. Sengketa lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Laras Inter Nusa dengan masyarakat Koto Gadang Jaya.
  8. Tuntutan Plasma KUD Sungai Aur dengan PT Bakrie Pasaman Plantation. (nir)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY