Evaluasi Pelayanan Pada Masyarakat, Gubernur Minta OPD Lakukan Survei Independen

0
124
Gubernur Irwan Prayitno didampingi Wagub dan kabiro Organisasi saat menyaksikan penandatangan perjanjian perbaikan pelayanan publik di Auditorium Gubernuran, Jl. Sudirman, Padang, Kamis (29/12).

PADANG, KP – Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan survei independen kepada masyarakat untuk mengetahui kekurangan dalam pelayanan publik yang diberikan. Selain itu, Gubernur juga meminta OPD terus memberikan pelayanan prima sehingga tidak ada keluhan yang dirasakan masyarakat.

“Kalau saya yang inspeksi mendadak (sidak) melihat pelaksanaan pelayanan publik di OPD, penilaiannya bisa saja subjektif. Tapi kalau masyarakat yang ditanya langsung, itu bisa menjadi parameter dan bahan evaluasi langsung oleh OPD bersangkutan dalam mengevaluasi kinerja,” sebut Irwan Prayitno, usai penandatanganan janji perbaikan pelayanan publik di Auditorium Gubernuran, Jl. Sudirman, Padang, Kamis (29/12).

Menurutnya, survei indepen tersebut sudah dilakukan untuk 9 OPD dan akan berlanjut untuk seluruh OPD di lingkungan Pemprov Sumbar. Dengan begitu, bisa terlihat jelas segala kekurangan pelayanan yang diberikan OPD karena yang menilai adalah masyarakat langsung.

Survei terkait pelayanan publik itu mengandeng pihak ketiga dari Universitas Andalas (Unand) dengan jangkauannya adalah kepuasan masyarakat. Sembilan unit pelayanan yang telah dilakukan survei itu adalah Rumah Sakit Umum Achmad Mochtar, RSUD Pariaman, RSUD Solok, RSJ HB Saanin, Dinas Pelayanan Penanaman Modal, Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Pelayanan Pendapatan Sijunjung, Kantor Pelayanan Pendapatan Painan, dan Kantor Pelayanan Pendapatan Padang Aro.

Dalam kesempatan itu, Gubernur mengumpamakan pelayanan publik seperti rendang yang harus disajikan sebaik mungkin dengan proses dan langkah-langkah yang jelas. Sehingga, rendang yang enak akan lahir dari proses yang tersistem. Begitu juga dengan pelayanan publik yang harus memilki SOP dan perencanaan jelas.

“Untuk itu, saya minta setiap OPD dalam satu bulan ini membuat SOP. Sehingga, pelayanan publik tetap terjaga dan prdikat baik bisa terus dipertahankan,” ujarnya.

Gubernur juga menyarankan seluruh OPD menganggarkan kegiatan survei itu, terutama OPD yang memiliki unit pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jika belum terganggarkan, maka OPD wajib menganggarkan pada tahun berikutnya.

Selain itu, imbuh Gubernur, dalam memberikan pelayanan aparatur sipil negara (ASN) juga dilarang memungut biaya di luar ketentuan. Sebab, pungutan di luar aturan merupakan pungutan liar (pungli) dan meyalahi aturan hukum.

Tidak hanya itu, dalam memberikan pelayanan publik ASN juga harus berdisiplin tinggi dan memberikan pelayanan tepat waktu agar masyarakat tidak rugi waktu lantaran harus berlama-lama menunggu petugas dalam memberikan pelayanan. (bob)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY