Implementasi ‘k3’ Belum Menyeluruh, Baru 60 Persen Perusahaan Di Sumbar ‘Zero Incident’

0
200
WAKIL Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, didampingi Sekprov, Ali Asmar, Kepala Disnakertrans Sumbar, Nazrizal, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang, Aland Lucy Patitty, menyerahkan pembayaran klaim JHT-JKK kepada keluarga korban kecelakaan kerja, Selasa (17/1) di halaman Kantor Gubernur, Jalan Sudirman, Padang. BOBBY FEBRIANDA

PADANG, KP – Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Nasrul Abit mengatakan setiap perusahaan, baik berskala kecil maupun besar, wajib menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk memberikan rasa aman kepada setiap karyawan.

“K3 merupakan faktor utama untuk meminimalisir kecelakaan kerja bagi pekerja yang melaksanakan aktivitas di dalam ruangan maupun di luar ruangan,” ujar Wagub usai apel peringatan K3 di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (17/1).

Untuk itu, sebutnya, perusahaan yang ada di Sumbar harus menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) K3. Mulai dari penggunaaan helm, sepatu, rompi, serta perlengkapan safety lainnya. Dikatakan Wagub, kesadaran K3 sangat diperlukan karena resiko kecelakaan kerja dapat terjadi kapan saja.

“Tidak ada pekerja yang menginginkan terjadinya kecelakaan kerja. Namun resiko kecelakaan kerja dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, K3 adalah salah satu peraturan pemerintah guna menjamin keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Jadi, jangan lakukan pekerjaan yang membahayakan, terutama di pertambangan, tanpa menggunakan peralatan safety,” terangnya.

Wagub menambahkan, Pemprov Sumbar melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) akan membentuk tim pengawasan terhadap perusahaan, baik yang bergerak di bidang pertambangan maupun non-pertambangan. Sehingga, perusahaan lebih detil lagi dalam menerapkan K3 kepada pekerjanya agar target zero incident (kecelakan nihil) dapat terwujud.

Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbar, Nazrizal, mengatakan program K3 memiliki payung hukum Undang-undang No 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja.

“K3 tidak hanya memberi perlindungan kepada tenaga kerja dalam hal keselamatan, namun juga untuk mengendalikan resiko terhadap peralatan, aset, dan sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien,” katanya.

Menurutnya, K3 sudah disampaikan kepada seluruh perusahaan. Namun, implementasinya belum menyeluruh. Oleh karena itu, Pemprov Sumbar mendorong seluruh perusahaan melaksanakan program K3 sehingga tercatat sebagai perusahaan yang ‘zero incident’.

“Di Sumbar, perusahaan yang zero incident baru 60 persen dan masih ada 40 persen yang masih terjadi kecelakaan kecil,” ulasnya.

Di sisi lain, dia menyinggung masih adanya beberapa perusahaan di Sumbar yang belum menyeluruh dalam pemberian jaminan terutama asuransi ketenagakerjaan bagi pekerjanya.

“Untuk itu, kita akan kejar seluruh perusahaan sehingga dapat total melakukan program BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerjanya. Sebab, saat ini angka penggunaan BPJS Ketenagakerjaan belum memuaskan,” pungkasnya. (bob)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY