DPRD Sumbar Minta Pemda Seriusi Kasus Gizi Buruk

0
132
Ilustrasi

PADANG, KP- Komisi V DPRD Sumbar meminta pemerintahan kabupaten/kota menyikapi persoalan gizi buruk di Sumbar.

“Kita sangat menyesalkan pemerintah daerah tak bisa menekan kasus gizi buruk. Terutama untuk tiga daerah, Kabupaten Padangpariaman, Kepulauan Mentawai, dan Kota Padang, yang mendapat ‘rapor merah’ terkait hal ini. Seharusnya, kasus gizi buruk tak terjadi lagi. Ini kegagalan salah satu program pemerintah,” ujar Anggota Komisi V, Hidayat.

Dia berharap kasus tersebut tidak terulang lagi ke depannya. Minimal, kata Hidayat, pemda bisa menekan jumlah kasus yang lebih empat ratusan menjadi setengahnya. Menurutnya, pemko/kab dan pemprov harus bisa memetakan secara pasti kondisi rill kasus gizi buruk di lapangan.

“Gizi buruk berdampak bagi perkembangan otak anak. Untuk itu, pemerintah harus menggencarkan sosialisasi pada masyarakat. Selain itu juga perlu pendataan yang akurat jumlah penduduk miskin, agar jelas sasaran program ke depannya,” ujarnya seraya mewanti-wanti agar pemerintah menvari penyebab utama program penanggulangan gizi tak berjalan efektif selama ini.

“Salahnya dimana? Tentu hal ini perlu ditelusuri,” cetusnya.
Dalam waktu dekat, imbuhnya, Komisi V berencana meminta penjelasan dinas terkait. Dia mengakui, gizi buruk bukan hanya urusan orang kesehatan karena juga berhubungan dengan kemiskinan.

“Jika ekonomi daerah turun, maka kasus meningkat. Harusnya ini jadi cambuk bagi daerah yang berapor merah untuk membenahi faktor-faktor tersebut,” tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, meski kasus gizi buruk mengalami penurunan, namun angkanya masih cukup tinggi di Sumbar. Kasus terbanyak terjadi di Kota Padang 68 kasus, Mentawai 81 kasus, dan Padangpariaman 42 kasus.(fai)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY