Patrialias Akbar Terjaring OTT KPK

0
184
Patrialis Akbar

JAKARTA, KP – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menyebut nama dan menetapkan hakim konstitusi, Patrialis Akbar, dan seorang perantara suap berinisial ‘KM’ sebagai tersangka penerima suap ter kait suap gugatan UU Peternakan dan Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi.

“PAK (Patrialis Akbar) dan KM dikenakan pasal 12 huruf C atau pasal 11 UU Tipikor,” ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan, saat jumpa pers di Gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (26/1).

Basaria mengatakan, Patrialis ditangkap Rabu malam (25/1), sekitar pukul 21.30 WIB, bersama beberapa orang, termasuk seorang perem- puan, di sebuah mall di wilayah Ja- karta Pusat. Dia mengungkapkan Patrialis ditangkap setelah pihaknya mendapat laporan masyarakat.

“KPK mendapat laporan ada tindakan korupsi yang dilakukan pe- nyelenggara negara. Tim langsung bergerak,” katamuya.
Menurutnya, 11 orang ditangkap dalam rentang waktu pukul 10. 00 WIB hingga 21.10 WIB di tiga lokasi. Selain Patrialis, penyidik menangkap BHR, pengusaha pemilik 20 perusahan yang bergerak dalam impor daging. BHR ditangkap bersama sekretarisnya berinisial NDF di lapangan golf Rawamangun, Jakarta Timur. Usai menangkap keduanya, tim melakukan penggeledahan di kator BHR. Di sana KPK mengamankan tujuh orang lainnya.

Usai melakukan penggeledahan, tim menang- kap tangan Patrialis Akbar bersama seorang perempuan di mall Grand Indonesia di kawasan Jakarta Pusat. Selain itu, KPK juga menangkap KM yang menjadi perantara antara Patrialias dan BHR.

“KM ini adalah kawan PAK (Patrialias Akbar – red),” tukas Basaria.

Dia menjelaskan, BHR diduga memberikan hadiah kepada Patrialis terkait uji materi UU No- mor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

“Dalam rangka pengurusan perkara, BHR melakukan pendekatan kepada PAK melaui KM agar bisnis impor daging mereka lebih lancar. PAK menyanggupi uji materi agar dikabulkan oleh MK,” kata Basaria.

Patrialis diduga menerima hadiah sebanyak USD 20 ribu dan 200 ribu dolar Singapura dari BHR. KPK juga mengamankan dokumen pembukuan perusahaan milik BHR dan draf UU. Atas kasus ini, KPK menetapkan PAK, KM, DHR dan NDF sebagai tersangka. Sementara tujuh orang lainnya masih berstatus saksi.

Keluarga tak Percaya
Keluarga Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar, yang terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK mengaku terkejut dengan tertangkapnya Patrialis. Kakak Patrialis, Yurdaniati Akbar, mengaku tak yakin adiknya – yang selama ini dikenal sangat ramah dan sangat peduli dengan dunia pendidikan agama – tersandung kasus korupsi.

Ketidaktahuan keluarga terlihat dari suasana kediaman keluarga Patrialis pada Kamis siang, di Tanjuang Saba, RT 01/ RW 03, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Suasana rumah mantan anggota DPR itu tak tertutup kepada media.

“Biasa aja selama ini dan kami enggak tahu tentang ini. Semalam saya masih berkomunikasi dengan Beliau soal anak saya yang akan diwisuda. Bahkan dia berjanji akan pulang saat anak saya wisuda nanti,” kata Yurdaniati, kemarin, dilansir Viva.

Di rumah berlantai dua tersebut, terlihat foto-foto Patrialis yang digantung di dinding rumah. Mulai saat Patrialis menjadi anggota DPR, menjabat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, hingga menjadi Hakim MK.

“Dalam dua hari ini, kami keluarga besar akan ke Jakarta memastikan hal ini. Kami tahu siapa Patrialis dan sangat percaya sama dia, hari-harinya selain bekerja sebagai hakim konstitusi, dia sangat giat melakukan pengembangan sekolah agama. Dia juga sangat terbuka dengan semua orang,” kata Yurdaniati.

Jejak dan Kontroversi Patrialis Akbar
“Saya paham betul bagaimana menjadi hakim dan tak mungkin memihak kepada pihak mana pun. Saya bertekad untuk menegakkan keadilan.”Kutipan itu dipajang dalam profil Patrialis Akbar di laman Mahkamah Konstitusi (MK). Baginya, menjadi hakim konstitusi berarti menegakkan keadilan bagi harkat dan martabat kemanusiaan.

Pria kelahiran Padang, 31 Oktober 1958 itu mengaku tidak memiliki visi pribadi karena ditakutkan akan mengacaukan MK. Sebab, MK memutuskan putusan yang diambil berdasarkan hasil keputusan kolektif. “Akan bahaya jika setiap hakim memiliki visi pribadi,” ujarnya.

Tapi dengan penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/1), visinya sebagai Hakim MK hancur.Diangkatnya Patrialis menjadi Hakim Konstitusi pada 2013 sudah menjadi kontroversi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk politikus PAN (Partai Amanat Nasional) itu masuk ke MK.

Patrialis diangkat menggantikan Ahmad Sodiki yang sudah masuk usia pensiun pada Juli 2013. Keputusan SBY itu digugat YLBHI, ICW dan Koalisi LSM. Sebab, pemilihan Patrialis dinilai tak terbuka. Dia juga tak melalui proses uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

Menteri Koordinator Politik Bidang Hukum dan Keamanan saat itu, Djoko Suyanto menyatakan pengangkatan Patrialis sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah. “Kan (Patrialis) itu wakil pemerintah, bukan wakil yang lain,” ujar Djoko.

Para penggugat menang di PTUN. Namun SBY banding dan menang. Hasilnya, Patrialis dilantik pada Agustus 2013.

Walau banyak yang menentang pelantikannya, Patrialis tetap teguh. “Karena hakim itu bukan tanggung jawab dunia tapi akhirat,” ujarnya.

Tapi, setelah duduk sebagai Hakim Konstitusi, tak membuatnya merendam kontroversi.
Ia mengundang decak heran pada awal ta- hun 2014. Pertama karena bolos sidang di MK, tapi malah menghadiri sidang Akil Mochtar. Akil adalah Ketua MK yang tertangkap KPK karena kasus korupsi. Kedua, ia bolos sidang dengan alasan lainnya, menguji disertasi di Universitas Jayabaya, Jakarta.

Namun September lalu, ia menyindir Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja ‘Ahok’ Purnama. Sebab, Ahok ikut hadir sidang gugatan di MK. Menurutnya, kedatangan Ahok itu justru meng- abaikan pelayanan masyarakat.

Patrialis sempat diperiksa oleh Dewan Etik MK, pada September 2014. Sebabnya, dalam sebuah diskusi, ia menyatakan Pilkada memang seharusnya diwakilkan kepada wakil rakyat.
Patrialis sendiri lama menjadi wakil rakyat. Ia menjadi anggota DPR terpilih selama dua periode dari PAN, 1999-2004 dan 2004-2009.

Selepas menjadi anggota DPR, SBY menunjuknya jadi Menteri Hukum dan HAM. Saat menjadi Menteri, Patrialis setuju dengan hukuman mati bagi koruptor.
Menurutnya hukuman mati pantas dihadiahi untuk koruptor yang melakukan korupsi dalam situasi tertentu. “Misalnya, korupsi saat negara dalam keadaan krisis, bencana alam, dan lainnya.

“Masak, orang lagi kesusahan, dia korupsi. Itu kan kebangetan,” ujarnya di depan Kantor Presiden, Selasa (6/4/2010) seperti dikutip dari Kompas.com.

Belum selesai jabatan Menteri, pada 2011 SBY menurunkannya dari posisi Menteri. PAN menyebut, Patrialis bukan lagi bagian dari partai itu sejak lengser dari posisi Menteri.
Patrialis lalu diberi kursi lain di BUMN, Komisaris Utama PT Bukit Asam. Setelah diangkat jadi Hakim Konstitusi, jabatan komisaris itu ia lepas.

Tentu posisi-posisi tersebut disertai dengan gaji besar. Menjadi Hakim MK sudah memberinya gaji Rp72,8 juta. Belum termasuk tunjangan lainnya. Tapi gaji besar, tak membuatnya menjauhkan diri dari godaan korupsi.

Jika ia terbukti ikut korupsi, ia tak hanya kehilangan gaji, tapi juga gelar akademiknya. Universitas Padjajaran, kampus di mana ia meraih gelar doktor hukum, juga bisa menarik ijazahnya. (vci/bti/trb)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY