Kapolda: Penyidik Diharapkan Memiliki Kepekaan dan Kecerdasan Dalam Melakukan Penegakan Hukum

0
79
Kapolda Sumbar,Brigjen Pol Fakhrizal memberikan sambutan dan secara resmi membuka rapat kerja teknis (rakernis) fungsi Reserse Polda Sumbar, Senin (15/5) di Mapolda Sumbar. Irwanda Saputra

PADANG, KP – Berdasarkan hasil survei lembaga serta laporan masuk dari propam maupun provos Mabes Polri maupun Polda Sumbar, tercatat 80 persen pengaduan masyarakat dinomisili keluhan terhadap kinerja fungsi satuan reserse yang dianggap kurang profesional. Hal itu diungkapkan Kapolda Sumbar, Brigjen Pol Fakhrizal saat membuka secara resmi rapat kerja teknis (rakernis) fungsi reserse Polda Sumbar, Senin (15/5) di Mapolda Sumbar.

“Rangkuman data itu benar, dan pengaduan keluhan masyarakat memang paling banyak di fungsi kinerja satuan reserse, selebihnya 20 persen lagi di kesatuan lain. Maka itu, melalui rakernis ini saya berharap dapat sebagai sarana bagi anggota untuk memperbaiki diri, meningkatan kemampuan dan penyamaan presepsi serta berbagi informasi,” terang Fakhrizal.

Fakhrizal menjelaskan, Polda Sumbar yang telah berubah status dengan menjadi tipe A tidak hanya mengubah jabatan secara struktural, namun tentu adanya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat yang lebih baik dan maksimal. Tidak kecuali, imbuhnya, terhadap pelayanan fungsi satuan reserse dalam proses penegak  hukum.

“Rakernis ini merupakan moment kita dalam berkomitmen menjalankan tugas penegak hukum untuk yang lebih baik. Sehingga kedepan keluhan masyarakat terhadap pelaksanakan kinerja khususnya perangkat fungsi reserse di jajaran Polda Sumbar dapat diminimalisir,” kata Kapolda.

Fakhrizal dalam sambutannya, berbicara tentang penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan memang bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Sebagaimana, hukum tetap ditegakkan prosedur pelanggaran tetap dipatuhi.

“Setiap aparat terpaku kepada segala aturan yang tertera di kitab-kitab hukum baik mengadung hukum materil maupun moril. Namun memang itulah esekuensi positif di negara kita. Para penyidik, penutut umum, dan hakim cenderung mengunakan penegakan legalistik dalam penangganan suatu perkara,” bebernya.

Lebih lanjut Fakhrizal mengatakan, penegakan yang relatif untuk menjamin kepastian hukum dan segala administrasi digunakan sesuai aturan yang berlaku. Hal ini, katanya, positif sebab penegak hukum juga diawasi oleh pengawas internal dan sebagai patokan ketentuan harus sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) sebagai acuan. .

“Dampak keadilan yang terdapat hukum dalam prosedur inilah yang kemudian berbenturan dalam keadilan di tengah-tengah masyarakat. Namun, di suatu sisi sebagian masyarakat menyalahkan penegak hukum karena bahwa seolah-oleh penegak hukum hanya berani kepada masyarakat yang lemah sementara disisi lain penegak  hukum tidak ada yang salah dari proses penegak hukum itu sendiri karena sesuai dengan aturan yang tertulis,” cetusnya.

Fakhrizal menambahkan, menyikapi situasi dan kondisi tersebut sesuai program prometer Kapolri Jenderal Tito Karnavian  diharapkan penyidik dan penyidik pembantu diharapkan memiliki kepekaan dan kecerdasan dalam melakukan proses penegakan hukum yang tidak hanya tersandar kepada aturan yang tertulis. Selain itu, para penyidik juga harus mengutamakan etika dan budaya yang ada di masyarakat.

“Dengan demikian  diharapkan keluhan di tengah-tengah masyarakat dapat dipenuhi atau terakomidir. Ingat tujuan hanya untung dimasyrakat adalah memberikan keadilan peraturan dan kenyamanan jangan karena ketidak adilan hukum menjadi keresahan masyarakat dan ketidak percayaan masyarakat kepada penegak hukum,” pesannya.

“Para penyidik dan penyidik pembantu yang memiliki diskresi kepolisian juga tidak serka merka digunakan seenaknya. Hukum itu bersifat dinamis dan berkembangan sehingga kewenangan itu juga dibuat aturan sesuai dengan aturan dan tidak disalahgunakan serta  keputusan harus dapat ditanggung jawabkan,” sambung Fakhrizal.

Maka itu, Kapolda menghimbau agar  para anggota terus tingkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam proses penegakan hukum. Karna menurutnya, penegakan hukum harus profesional, transparan, dan akuntabel serta tidak diskriminasi, selalu memperhatikan keadilan di tengah masyarakat dan tidak ada rekayasa hukum. (Irwanda)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY