Sudah Ada Kepala Daerah ‘Pecah Kongsi’, Pemprov Sumbar Bentuk Tim Khusus

0
368
Ilustrasi

SAWAHLUNTO, KP – Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat membentuk tim khusus untuk mengantisipasi terjadinya kepala daerah yang ‘pecah kongsi’.

“Kita sudah membentuk tim yang akan menengahi permasalahan kepala daerah dan wakilnya agar tidak ‘pecah kongsi’. Sebab, kita sudah menemukan beberapa kepala daerah dan wakilnya yang mulai ‘retak’. Baru menjabat 1,5 tahun sudah ada yang tidak akur,” ungkap Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, kemarin.

Dia menjelaskan, sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai tugas mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah (kabupaten/kota) serta melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelengaraan daerah di wilayahnya. Oleh karena itu, sebut wagub, Pemprov akan mencarikan jalan keluar dari permasalahan kepala daerah yang sudah tidak akur dengan melakukan mediasi.

“Kita akan lihat sejauh mana persoalan yang terjadi antar kepala daerah dengan wakilnya, apakah mereka kurang paham dari segi pemerintahan, pembagian kewenangan, atau pembagian tugas di luar undang-undang,” tuturnya.

Dia menyebutkan, mediasi yang dilakukan agar mereka kembali bersama seperti dulu saat kampanye dan terpilih. Sehingga, program yang direncanakan dapat terealisasi untuk masyarakat.

“Kita tidak ingin masyarakat menjadi korban akibat perseteruan kepala daerahnya,” sebut Nasrul Abit.

Untuk itu, lanjutnya, dalam mediasi nanti, pemprov akan merujuk pada Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, terutama terkait kewenangan. Sebab, hal itulah yang sering tidak dipahami para kepala daerah dan akan berkembang menjadikan mereka tidak akur lagi.

“Oleh karena itu, bupati dan walikota mesti paham kewenangan masing-masing, begitu juga wakil, mesti tahu tugasnya. Sehingga tidak terjadi perseteruan karena yang rugi bukan mereka kepala daerah tetapi masyarakat,” tukasnya.

Saat disinggung daerah mana yang kepala daerah dan wakilnya yang sudah tidak sejalan, wagub enggan mengungkapkan.

“Nanti akan tahu sendiri saat dipanggil oleh tim ketika dilakukan mediasi, mana yang sudah tidak sejalan,” tukasnya.

Nasrul Abit menambahkan, tim khusus yang menengahi konflik Kepala Daerah itu terdiri dari Sekda, Asisten I, II, dan III, Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Biro Organisasi, serta Inspektorat.

“Dengan adanya tim khusus ini diharapkan kepala daerah dan wakilnya yang tidak sejalan dapat dimediasi untuk kembali bersama-sama dan tidak jalan sendiri-sendiri dalam membangun daerah. Ini semua untuk kemajuan daerah juga,” pungkasnya. (bob)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY