Kasus Kadin Sumbar Berlanjut ke Pengadilan

0
76
Kuasa hukum S. Budi Syukur, Zulhesni, SH dan Rahmat Efendi

PADANG, KP – Kasus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatra Barat (Sumbar) berlanjut ke Pengadilan. Pengadilan Negeri (PN) Padang akan menggelar sidang pertama gugatan calon Ketua Umum Kadin Sumbar S. Budi Syukur, Selasa (17/10) mendatang.

Kuasa hukum S. Budi Syukur, Zulhesni, SH dan Rahmat Efendi, SHI mengatakan pihaknya sudah mendapatkan panggilan sidang pertama dari PN Padang dalam surat tertanggal 4 Oktober lalu. Panggilan itu sesuai dengan gugatan perkara No.111/Pdt.G/2017/PN.PDG tanggal 13 September lalu.

“Kita sudah dapat panggilan. Sidang pertamanya pada 17 Oktober mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa kita akan terus maju untuk menegakkan keadilan. Klien kami merasa sudah dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan Kadin Pusat dengan mengangkat Ramal Saleh sebagai ketua umum Kadin Sumbar,” kata Zulhesni, Minggu (15/10) di Padang.

Menurut Zulhesni, sidang pertama ini akan diupayakan mediasi dan akan ditunjuk hakim yang memediasi. Hanya saja, Zulhesni menyebutkan pihaknya pesimis mediasi akan bisa tercapai sebab setelah gugatan dilayangkan tidak ada tanda-tanda dari pihak tergugat yang berupaya menempuh jalur damai.

“Kita akan fight di pengadilan. Jika mediasi oleh hakim mediasi tidak tercapai maka akan lanjut kepada sidang. Kita sudah siap,” katanya.

Zulhesni menjelaskan dalam kasus ini dirinya tidak hanya berdua saja dengan Rahmat Efendi untuk membantu kliennya. Masih ada tiga pengacara lainnya yang masuk dalam tim kuasa hukum S. Budi Syukur yaitu Syaiful, SH, M.Hum, Fitriyeni, SH dan Zulkifli, SH.

“Inti gugatan kita adalah menggugat SK Kadin Indonesia yang menetapkan Ramal Saleh sebagai Ketua Umum Kadin Sumbar. Tergugatnya ada tujuh yaitu Kadin Indonesia, Ketua Kadin Sumbar terpilih Ramal Saleh, dewan pertimbangan carataker, dewan pengurus Kadin carataker, panitia penyelenggara, panitia pengarah dan panitia pelaksanan Musprov Kadin Sumbar,” jelas Zulhesni.

Karena proses hukum sedang berlangsung, pihaknya juga sudah mengirimkan surat ke Kadin Indonesia dan Gubernur Sumbar untuk tidak melakukan pelantikan atau tindakan apapun atas kepengurusan Kadin Sumbar.

“Kita sudah layangkan surat ke Kadin Indonesia dan Gubernur Sumbar untuk tidak melakukan pelantikan atau tindakan apapun atas kepengurusan Kadin Sumbar terpilih karena masih bersengketa di PN Padang,” pungkasnya. (bob)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY