Gubernur dianugerahi Tanda Kehormatan Satya Lencana Wira Karya

0
132

PADANG, KP – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Irwan Prayitno kembali meraih penghargaan. Kali ini, Irwan dianugerahi Tanda Kehormatan Satya Lencana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan dan Pembangunan Kelautan tahun 2017 dari Presiden Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 124/TK/Tahun 2017.

Penyerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Wira Karya tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama dengan acara Hari Nusantara 2017 bertempat di Dermaga Muara Jati, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (13/12).

“Ini merupakan penghargaan dari Presiden RI. Dimana, sebelumnya ada tim yang diterjunkan ke daerah untuk melakukan penilaian. Dengan beberapa indikator penilaian diantaranya terkait penataan lingkungan kelautan dan perikanan di Sumbar. Serta, upaya pemerintah provinsi dalam menjaga ekosistem,” ujar Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno usai menerima penghargaan tersebut.

Ditambahkannya, tidak hanya itu penilaian lain yakni, dengan upaya Pemprov membentuk kawasan konservasi perairan di kabupaten dan kota yang berada di wilayah pantai di Sumbar. Selain itu, adanya peraturan daerah yang dilahirkan dalam upaya pemerintah daerah membangunan kelautan dan perikanan.

“Jadi, ada 14 indikator penilaian yang menjadi syarat untuk mendapatkan penghargaan Satya Lencana tersebut,” ungkapnya.

Dikatakan Irwan, penghargaan yang didapatkan ini tidak lepas dari kerja semua pihak, terutama jajaran pemerintah daerah.

“Ini tidak lepas dari kerja keras semua jajaran pemerintah daerah yang mendukung kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan,” ungkapnya.

Untuk diketahui, tahun ini hanya ada dua gubernur yang mendapatkan penghargaan yaitu Gubernur Sumatra Barat dan Gubernur Maluku Utara.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewakili Presiden Joko Widodo membuka acara peringatan hari Nusantara 2017 mengatakan, melalui peringatan hari Nusantara ini, karakter bangsa Indonesia yang berwawasan bahari dan menjadikan laut sebagai ruang hidup dan ruang juang, bisa terbangun.

“Terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim untuk kesejahteraan masyarakat dan disegani dunia,” ujarnya.

Dengan tema peringatan “Gotong royong dalam kebhinekaan nusantara guna mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia”, Tjahjo juga ingin peringatan hari Nusantara tidak sekedar seremonial, tetapi menjadi model pembangunan terintegrasi bagi kepulauan terluar/terpencil.

“Ini merupakan wujud sinergitas program kementerian/lembaga dalam pembangunan kelautan,” ungkapnya.

Ditambahkannya, alasan dipilihnya kota Cirebon sebagai tuan rumah hari Nusantara 2017, yakni karena peran penting kota Udang tersebut dalam bidang perekonomian dan kemaritiman di Indonesia.

Peringatan Hari Nusantara sendiri mempunyai makna yang sangat penting bagi Bangsa Indonesia. Peringatan ini diharapkan dapat menjadi pengingat pada konsep Wawasan Nusantara.

Pada peringatan ini kita sekali lagi meneguhkan tekad bahwa Republik Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang tidak terpisahkan kendati secara geografis terdiri atas lebih dari 17 ribu pulau.

Menurut Kepres 126/2001, Hari Nusantara yang diperingati setiap tahun berawal dari Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaya. Deklarasi Djoeanda tersebut menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.

Setelah konsepsi negara kepulauan dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut internasional (United Nations Convention On The Law of The Sea, Unclos) oleh PBB tahun 1982.

Deklarasi ini dipertegas kembali dalam UU 17/1985 tentang Pengesahan Unclos 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Adanya Deklarasi Djuanda tersebut, luas wilayah Republik Indonesia menjadi 2,5 kali lipat dari luas sebelumnya yaitu 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km².

Bertolak dari Deklarasi Djuanda tersebut, pada tanggal 13 Desember 1999 dicanangkan sebagai “Hari Nusantara”. Dan dua tahun kemudian, pada tanggal 11 Desember 2001, Presiden RI Megawati Soekarnoputri, menetapkan bahwa tanggal 13 Desember dinyatakan sebagai ”Hari Nusantara”, dan resmi dinyatakan sebagai hari perayaan nasional yang diperingati setiap tahun. (bob/adv)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY