Paguyuban Bikers Kota Padang Menolak Adanya Revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

0
273

PADANG, KP – Paguyuban Bikers Kota Padang menolak adanya kesepakatan Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan yang akan melakukan revisi terkait undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan untuk mengakomodir sepeda motor sebagai transportasi angkutan umum.

meskipun dapat membantu dari sisi efesiensi, namun hasil penelitian yang dilakukan secara komprehensif, sepeda motor tidak layak dari aspek keselamatan untuk dijadikan angkutan umum.

“Kami tidak setuju dengan akan dilakukannya revisi terbatas UU no 22 Tahun 2009. Tdak satupun negara yang melegalkan sepeda motor digunakan sebagai angkutan umum karena alasan keselamatan,” terang Ketua Paguyuban Bikers Kota Padang Rizki, Minggu (8/4).

Menurutnya, jika revisi untuk mengakomodir sepeda motor sebagai angkutan umum dilakukan, itu adalah bukti nyata bahwa pemerintah kurang peduli terhadap keselamatan warganya. Padahal SDM adalah aset utama bangsa dan negara yang menjadi kewajivan pemerintah untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan kualitas SDM.

Pihaknya juga mendapat informasi bahwa rencana revisi tersebut merupakan bentuk tekanan kapitalis yang ingin meraup keuntungan dari bisnis transportasi umum dengan menggunakan kendaraan sepeda motor. Mereka hanya memikirkan keuntungan tanpa rasa peduli terhadap keselamatan warga di jalan raya.

Hal tersebut sangat tidak mungkin dilakukan karena akan berpengaruh buruk nantinya di lapangan. Akan terjadi pertengkaran yang lebih hebat lagi kedepannya,” ujarnya.

Rizki mengatakan, bahwa jika pemerintah tetap akan melegalkan adanya angkutan during, tidak harus dengan merevisi undang-undang tersebut.

“Kalau memang benar, jangan sampai merevisi undang-undang, menurut saya alangkah baiknya pemerintah hanya membuat Peraturan Menteri saja,” pungkasnya. (Irwanda Saputra)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY