Persoalan Pembebasan Lahan Jangan Sampai Merugikan Masyarakat

0
38
H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa menyerahkan bantuan kepada pengurus Mesjid Raya Kapalo Hilalang, Padangpariaman
H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa menyerahkan bantuan kepada pengurus Mesjid Raya Kapalo Hilalang, Padangpariaman.

PADANG, KP – Penghujung Ramadhan, sekaligus safari ramadhan terakhir tahun ini, masyarakat Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Padang Pariaman menyampaikan aspirasi kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa terkait persoalan pembebasan lahan di Kawasan Tarok City. Pembebasan lahan itu masih menjadi persoalan dikarenakan masyarakat belum mau melepas lahannya yang akan dipergunakan untuk Kawasan Tarok City.

Walinagari Kapalo Hilalang, Taufik mengatakan, bahwa pembebasan lahan masih menjadi persoalan disini. Pasalnya, masyarakat menginginkan ganti rugi yang sepadan. Namun, Pemkab Padang Pariaman tidak mau karena menganggap lahan itu milik negara bukan tanah ulayat.

“Untuk itu perlu dicarikan solusi dalam persoalan ini, karena masyarakat tentu tidak ingin dirugikan karena lahannya tidak diberikan ganti rugi yang memadai. Dilain sisi, pembangunan Kawasan Tarok City akan berdampak positif bagi masyarakat,” ujarnya saat menerima kunjungan Safari Ramadhan di Masjid Raya Kapalo Hilalang, Rabu (13/6) malam.

Sementara itu, Leonardy menanggapi aspirasi masyarakat tersebut mengatakan, bahwa pihaknya akan mendorong Pemkab Padang Pariaman untuk mencarikan solusi sehingga masyarakat tidak dirugikan. Karena, kewenangan dalam hal pembebasan lahan itu berada di Pemkab Padang Pariaman, kendati demikian pihaknya akan mencoba untuk memfasilitasi persoalan itu.

“Pemerintah mesti mencarikan jalan keluar bagi masyarakat, sehingga tidak ada sampai merugikan masyarakat. Dan, kita mendorong supaya Pemkab Padang Pariaman melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan baik sehingga pembangunan dapat berjalan dan masyarakat tidak dirugikan,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, pembangunan yang dilakukan pemerintah mesti tetap didukung. Namun demikian, pembangunan jangan sampai mengabaikan hak-hak masyarakat, terutama hak ulayat dan lainnya.

“Ini sebuah dilema dalam pembangunan. Di satu sisi pembangunan akan berdampak positif bagi masyarakat, namun di sisi lain ada hak-hak masyarakat yang harus dihormati. Untuk itu, jalan terbaiknya adalah pemerintah harus melakukan pendekatan lagi kepada masyarakat,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu juga menyerahkan bantuan untuk pembangunan masjid dan 10 buah Alquran yang diterima langsung oleh pengurus Mesjid Raya Kapalo Hilalang. (bob)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY