18 Mei 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Dua Fraksi Menolak, KUA PPAS APBD 2021 Tetap Disepakati

PADANG, KP – Walau akhirnya disetujui dan dilakukan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2021 antara Pemko dan DPRD Kota Padang, namun dalam prosesnya dua fraksi pada paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi Kamis lalu (30/7) menyatakan menolak KUA-PPAS 2021 tersebut. Kedua fraksi yang menolak itu adalah Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra.

Anggota DPRD Padang dari Fraksi Gerinda Budi Syahrial mengatakan keputusan yang diambil fraksinya  menolak KUA PPAS 2021 itu dikarenakan anggaran program-progam yang diusulkan pemkobanyak untuk kegiatan seremonial saja.

“Harusnya program-program pemko di 2021 lebih memperbanyak kegiatan-kegiatan padat karya untuk pemulihan ekonomi.akibat covid-19. Kita ingin tahun depan ekonomi Kota Padang bangkit kembali,” ujarnya.

Ia menyontohkan UMKM dan koperasi yang paling hancur karena dampak covid-19. Seharusnya ada program permodalan untuk mereka sehingga di 2021 depresi ekonomi bisa teratasi.Kemudian untuk KJKS di setiap kelurahan seyogyanya dapat suntikan dana Rp500 juta per kelurahan. Dengan modal yang diperoleh masyarakat bisa menciptakan usaha sendiri guna mencukupi kebutuhan ekonomi.

Budi Syahrial juga menilai program yang diusulkan dalam KUA PPAS APBD TA 2021 oleh pemko tu kesannya copy paste.Hampir sama semuanya dengan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk itu ia menegaskan agar walikota bisa menempatkan atau memilih dan melantik kepala dinas (OPD – red) yang betul-betul kreatif dan inovatif agar bisa mengembangkan sumber-sumber PAD baru guna mendapatkan pencapian target pendapatan daerah.

Sementara Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota PadangSurya Jufri Bitel mengungkapkan alasan penolakan fraksinya yakni regulasi yang mendasari pembahasan KUA-PPAS adalah Perda Nomor 6 tahun 2019 tentang penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Padang. “Pembahasan KUA-PPAS dilakukan saat pandemi covid-19, sedangkan Perda Nomor 6 tahun 2019 dibuat dalam kondisi normal,” ujarnya.

Dengan alasan itu, Fraksi Demokrat melihat kurang relevan antara KUA-PPAS APBD TA 2021 dan perda yang mendasarinya. Sehingga dipandang perlu dilakukan revisi.

Surya Jufri Bitel mengatakan fraksi Partai Demokrat melihat delapan indikator asumsi makro ekonomi Kota Padang, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, masyarakat miskin, kota layak huni, dan lainnya. Hal tersebut mesti menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang tahun 2021.

“Delapan indikator itu harus dilakukan perubahan karena berdampak pada pendapatansehingga pendapatan itu mesti disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Fraksi Demokrat berharapAPBD Kota Padang itu komposisinya 30-35 persen digunakan untuk mengatasi persoalan covid-19.Itu dasar kita menolak. Kalau itu sudah diakomodir nantikita akan setujui,” pungkas anggota DPRD Kota Padang dari daerah pemilihan (Dapil) Padang III, Kecamatan Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung dan Bungus Teluk Kabung itu.(bim)