‘Manjagoan Harimau Lalok’

SUDAH begitu lama hubungan Sumbar-Riau terjalin mesra. Namun ibarat petir di siang bolong, ungkapan ‘pitih sanang’ yang diberitakan media massa di Riau mengutip pernyataan anggota DPRD setempat terkait polemik Pajak Air Permukaan (PAP) waduk PLTA Koto Panjang Kampar bagaikan mengoyak kemesraan Sumbar-Riau itu.

Sebagaimana dikatakan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, istilah ‘pitih sanang’ itu kurang tepatdan kurang bijak dilontarkan karena sangat melukai hati rakyat Sumbar. Begitu diberitakan KORAN PADANG terbitan Sabtu (1/8) berjudul ‘Polemik Waduk Koto Panjang, Jangan Lupakan Pengorbanan Rakyat Sumbar’.

Harus diakui, istilah ‘pitih sanang’ itu sungguh tidak baik. Sehingga, wajar saja jika akhirnya memunculkan problema yang sebenarnya tidak sama-sama kita kehendaki. Bisa jadi anggota DPRD Riau yang mengucapkan istilah itu dan dikutip luas media massa setempat tak memperkirakan sebelumnya bahwa pernyataannya itu akan menimbulkan polemik, ibarat ‘manjagoan harimau lalok’, tangguang lah kuku jo tariangnyo. Pejabat pemerintahan di Sumbar tersinggung, apalagi kita masyarakat Sumbar sendiri.

Dalam situasi pandemi covid-19, anggota DPRD Riau tak sepatutnya bicara ‘pitih sanang’ tentang PAP waduk Kotopanjang tersebut. Termasuk surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Nomor 973/2164/KEUDA tanggal 5 Mei 2020 tentang Penyelesaian PAP PLTA Koto Panjang yang menjadi penyebab awal munculnya istilah ‘pitih sanang’ itu.

Berkemungkinan atau bisa diduga surat Dirjen Bina Keuangan Kemendagri 5 Mei 2020 itu kurang mempertimbangkan beragam dokumen resmi yang dimiliki PemprovSumbar dan Riau. Dokumen pendukung yang ‘shahih’ tentu tak bisa digugurkan apalagi dianggap tak ada sama sekali. Oleh sebab itu, jangan sampai ada upaya mengaburkan dokumen asli tentang waduk PLTA Koto Panjang itu. Kita yakin, tenaga kearsipan di Pemprov Sumbar memiliki dokumen istimewa berkaitan dengan PAP waduk yang jadi salah satu sumber kesejahteraan Sumbar-Riau tersebut.

Kita memaklumi diplomasi Pemimpin Sumbar-Riau dalam menyelesaikan beragam tuntutan rakyatnya sampai kini tetap membanggakan. Tak ada kusut yang tak selesai. Bersama kita bisa. Semasa Pak Gubernur Harun Zain dulunya pernah beras tak boleh dikirim ke Riau. Rakyat setempat menjerit tak makan. Akhirnya pihak Riau ‘mambana’. Beras Sumbar masuk lagi.

Gubernur Riau ketika itu juga berkenan menerima berbagai masukan dari wartawan asal Sumbar Chairul Harun tentang perlunya terus menerus membina hubungan baik Sumbar-Riau. Cukup lama juga Chairul Harun bertugas di Riau. Dan kini muncul lagi problema PAP Koto Panjang. Tentu, kearifan wartawan asal Sumbar yang terbilang banyak di Riau pantas tampil sebagai ‘diplomat’untuk terus menjaga dan meningkatkan hubungan baik sesama warga Melayu. Persatuan bangsa atau rakyat serumpun jangan sampai tercabik pula oleh jernihnya air waduk Koto Panjang. *

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

CLUSTER PERKANTORAN BERMUNCULAN DI SUMBAR ASN dari Luar Daerah ‘Wajib’ Tes Swab

Ming Agu 2 , 2020
PADANG, KP – Dalam tiga hari terakhir penambahan positif Covid-19 di Sumbar merangkak naik. Dari laporan resmi yang dimuat portal sumbarprov.go.id tercatat penambahan konfirmasi positif dari tanggal 29-31 Juli berturut-turut sebanyak 16, 17, dan 41 orang. Penambahan ini mendapat perhatian serius Gubernur Irwan Prayitno. Terlebih, pasien positif baru didominasi ASN, […]