9 Mei 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Pemko Pariaman Sosialisasikan Permendagri 90/2019

PARIAMAN, KP – Pemerintah Kota Pariaman melalui Bappeda menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknik (Bimtek) Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kemendagridi The Balcone Hotel Bukittinggi, Minggu lalu (2/8). Dasar pemikiran dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 itu berangkat dari perbedaan kode dan nama program kegiatan di daerah yang menyebabkan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri selaku pembina umum daerah kesulitan menghitung capaian pelaksanaan program daerah secara nasional.

“Perencanaan pembangunan daerah merupakan hal sangat penting dalam proses pencapaian visi misi daerah, karena dalam perencanaan tersebut terdapat kegiatan, tahapan, maupun strategi dalam mencapai ultimate target pembangunan daerah yang tertuang dalam visi dan misi daerah,” ujar Walikota Pariaman, Genius Umar.

Dikatakannya, penganggaran juga memegang peranan penting sebagai essential tools untuk menjadikan perencanaan tersebut terlaksana. Oleh karena itu, antara perencanaan, pembangunan dan penganggaran harus selaras sehingga perencanaan dapat terlaksana secara optimal.

Wako Genius juga menambahkan, dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah seperti rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah, seperti KUA, PPAS, rancangan APBD hingga menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik.

“Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 ini. Karena itu Pemerintah Kota Pariaman, dalam hal melakukan pemetaan dan penyesuaian program, kegiatan, dan organisasi menurut klasifikasi, kodefikasi serta nomenklatur secara detail sebagaimana diatur pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan menindaklanjutinya dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) masing-masing dinas sesuai dengan ketentuan,” jelasnya.

Sementara Kepala Badan Litbang (Penelitian dan Pengembangan) Kementrian Dalam Negeri, Agus Fatoni mengungkapkan, Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).

“Permendagri No 90 Tahun 2019, dapat juga sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan,” terangnya.

Dia mengatakan, dengan adanya standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompakan informasi menuju single codebase, maka akan menjadikan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan, accountable, responsible, serta reliable sesuai prinsip-prisip good governance.

“Permendagri 90 Tahun 2019 ini, merupakan sebuah Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah,” ucapnya mengakhiri. (wa/mc)