19 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Ketua KPU Limapuluh Kota Diguncang Prahara

LIMAPULUH KOTA, KP – Jelang pesta demokrasi Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Sumbar dan Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Limapuluh Kota, ditabuh pada 9 Desember 2020 mendatang, lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Limapuluh Kota diguncang prahara.

Untuk kedua kalinya, Ketua KPU Kabupaten Limapuluh Kota, Masnijon dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP). Jika sebelumnya pada Pileg tahun 2019 lalu Ketua KPU Masnijon diberikan peringatan keras, sementara empat komisioner lainnya juga disanksi lebih ringan yakni peringatan.

Komisioner KPU Kabupaten Limapuluh Kota tersebut diberi sanksi terkait Pelanggaran Etik yang dilakukan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 17 April 2019 lalu, atas laporan salah satu Partai Politik (Parpol) yang melaporkan KPU Limapuluh Kota tidak profesional dalam mencetak Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditempel di setiap TPS di Dapil 1.

Sanksi tersebut diberikan kepada Masnijon dan ke empat Komisioner lainnya setelah DKPP RI melakukan serangkaian persidangan.

Belum sirna dalam ingatan atas sanksi Pengingatan Keras yang dijatuhkan DKKP kepada Ketua KPU Masnijon, kini orang nomor satu di lembaga KPU Limapuluh Kota itu kembali dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Limapuluh Kota, karena diduga masih aktif dalam salah satu organisasi masyarakat (ormas).

Hal tersebut bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017 Pasal 21 ayat 1 huruf k, syarat untuk menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah: bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Terpisah Ketua Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota, Yoriza Asra melalui Komisioner Bawaslu Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Ismet Aljannataketika dikonformasi awak media terkait adanya hal tersebut, membenarkan bahwa memang ada laporan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Ketua KPU Kabupaten Limapuluh Kota, Masnijon.

“Benar, memang ada temuan Bawaslu berdasarkan informasi dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Ketua KPU Kabupaten Limapuluh Kota. Temuan dengan Nomor 002/TM/PB/Kab/03.10/V/2020 telah kita teruskan ke DKPP,” ujar Ismet, Senin (3/8).

Sementara Ketua KPU Kabupaten Limapuluh Kota, Masnijonyang coba dihubungi wartawan melalui telepon genggamnya, guna konfirmasi terkait dugaan pelanggaran Kode Etik tersebut belum bisa memberikan penjelasan karena sedang rapat.

Namun beberapa jam kemudian, ketika kembali dihubungi untuk kedua kalinya, Masnijon belum bisa membeli penjelasan dengan alasan yang sama.“Saya sedang rapat, besok saya beri kabar tentang masalah ini,” ujarnya singkat. (dst)