27 Juli 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Pemkab Solsel Fasilitasi Penyelesaian Konflik Antara Masyarakat dengan Dua Perusahaan

PADANGARO, KP  Pemerintah Kabupaten Solok Selatan turun tangan memediasi penyelesaian konflik masyarakat Nagari Abai dengan pihak PT. Binapratama Sakato Jaya (BPSJ), Senin (4/8). Sebelumnya, Pemkab Solsel juga telah menyelesaikan konflik masyarakat Nagari Bidar Alam dengan pihak PT. RAP.

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Hapison mengungkapkan, beberapa waktu lalu masyarakat Nagari Abai menuntut PT. BPSJ untuk merealisasikan undang-undang (UU) no 39 tahun 2014 pasal 58 ayat 1, yang berbunyi “Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan”.

Ia menyebutkan, UU itu mewajibkan perusahaan untuk menjadikan 20 persen dari luas areal perkebunannya untuk dijadikan kebun masyarakat. Namun sampai saat ini PT. BPSJ baru merealisasikan 10 persen dari luas HGU nya. “Sisa 10 persen lagi ini yang dituntut masyarakat,” ungkapnya saat memimpin rapat pertemuan antara perwakilan masyarakat nagari abai dengan pihak PT BPSJ di ruang rapat PT BPSJ.

Turut hadir dalam rapat tersebut Anggota DPRD Solsel Mesi Aswanto, Camat SBH, Wali Nagari Abai, Ketua LKAM, Ninik Mamak, Ketua Pemuda Abai serta perwakilan masyarakat.  

Hapison menambahkan, saat ini pihak PT BPSJ sedang melakukan penanaman kembali kebun/membongkar taman tua yang tidak lagi produktif (replanting). Jadi momentum replanting itu yang dijadikan masyarakat agar pihak perusahaan mau memberikan sisa 10 persen tersebut. Ia mengatakan, masyarakat menginginkan ada penjelasan dari pihak perusahaan kapan sisa 10 persen tersebut diberikan, karena itu merupakan hak masyarakat yang sudah diatur dalam undang-undang.

Senada, Anggota DPRD Solsel, Mesi Aswanto mengatakan, ketentuan mengenai pembangunan kebun masyarakat sudah jelas diatur dalam undang-undang, perusahaan tinggal menjalankannya saja. dikatakannya, dengan menaati aturan itu, tentu perusahaan akan jadi contoh baik bagi perusahaan-perusahaan perkebunan lain di Indonesia.

Sementara itu Ketua Pemuda Abai, Aprisal meminta pihak perusahaan menyediakan lahan yang sedang direplanting itu untuk plasma masyarakat karena lahan lain di luar HGU tidak ada lagi. Ia menginginkan ada kesepakatan antara masyarakat dengan perusahaan di hadapan notaris bahwa pihak perusahaan akan memberikan 10 persen lagi untuk perkebunan masyarakat, baik itu akan diberikan segera atau pada waktu HGU habis. “Tolong sediakan lahan sedang direplanting untuk plasma masyarakat karena lahan lain tidak ada lagi, diserahkan sekarang atau pada waktu HGU habis, kita buat kesepakatan,” tegasnya.

Sedangkan Humas PT. BPSJ Wilayah Sumbar-Jambi, Mardian menanggapi permintaan masyarakat abai. Menurutnya, kepastian penyerahan lahan 10 persen lagi untuk masyarakat tersebut, harus melalui keputusan pihak manajemen atau pengambil keputusan di perusahaan. Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pimpinan perusahaan. “Kami tidak bisa memutuskan, aspirasi ini akan kami sampaikan pada pimpinan,” imbuhnya.

Pihaknya juga menginginkan agar ada surat dari pemerintah daerah ke perusahaan supaya memudahkan pihaknya untuk melaporkan ke atasan. Di samping itu ia juga meminta agar lahan replanting yang sudah ditanami bibit sawit dapat dilanjutkan pemupukannya. Kemudian pihaknya dengan pemda dan masyarakat sepakat menindaklanjuti hasil rapat itu pada 13 Agustus mendatang, di kantor bupati Solsel dengan menghadirkan pengambil keputusan di perusahaan. (Bus)