18 Mei 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Catatan : Pemilik Ulayat Pantas Disejahterakan

PENGUSAHA besar bidang perkebunan cenderung menganggap enteng penduduk yang punya tanah ulayat. Padahal, sudah ada undang-undang yang berkaitan dengan pengembangan usaha perkebunan besar di Indonesia.

Kondisi ini seringkali memunculkan problema yang merugikan banyak pihak. Misalnya saja mamak pemilik ulayat beraksi sehingga terjadilah konflik di kawasan yang dipersoalkan. Aparat keamanan pun terpaksa turun ke lokasi supaya tak terjadi konflik yang berlarut-larut.

Sebenarnya, tak sulit berusaha atau berinvestasi dalam bisnis perkebunan di Sumbar. Syaratnya, ikuti saja aturan yang berlaku atau undang- undang yang sudah ada. Dijamin bakal aman dan terbebas dari konflik.

Namun yang sering terjadi selama ini penanam modal atau pengusaha perkebunan cenderung berbuat yang memancing keresahan masyarakat. Akhirnya terjadilah konflik. Nahasnya, rakyat atau pemilik ulayat berada pada posisi yang lemah. Dituduhlah menghalangi investasi, menghalangi pembangunan, dan berbagai sangkaan yang tak mengenakkan.

KORAN PADANG terbitan Rabu (5/8) di halaman lima mengangkat pemberitaan tentang problema perkebunan antara masyarakat, khususnya pemilik tanah ulayat, dengan dua perusahaan di Kabupaten Solok Selatan.

Disebutkan dalam berita itu, konflik tersebut muncul karena pihak pengusaha tidak merealisasikan Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 pasal 58 ayat 1 yang berbunyi ‘perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan atau usaha perkebunan untuk budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan perusahaan perkebunan’.

Begitu jelas dan mudah dimengerti bunyi undang-undang tersebut. Namun disebutkan bahwa pihak pengusaha belum memenuhi harapan dari aturan itu. Inilah yang ingin dipastikan rakyat pemilik ulayat areal perkebunan tersebut.

Meski pihak pengusaha PT BPSJ sudah memetik hasil panen perkebunannya namun janji pada warga pemilik ulayat yang dipenuhi baru 10 persen saja dari hasil sementara aturannya 20 persen. Ini yang kemudian jadi problema. Rakyat setempat sangat mengharapkan pihak perusahaan menepati janji.

Jangan sampai ada istilah ‘janji biaso mungkia, titian biaso lapuak’. Mari kita ciptakan saling pengertian yang saling menguntungkan. Pebisnis untung, rakyat sejahtera. Bagaimanapun juga, kita harus terus berusaha membina hidup saling pengertian di negeri ini. Silahkan pemodal terus berusaha di daerah ini dan jangan ada yang dikecewakan. Tak ada yang sulit di negeri ini asal sikap saling pengertian terus dipelihara dengan baik. Bersama kita bisa, Insyaallah. *