DUGAAN KORUPSI PROYEK TRANSMIGRASI Dua Pejabat Pemkab Limapuluh Kota Ditahan Jaksa

PAYAKUMBUH,KP- Kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek tranmigrasi di Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2013/2014 silam memasuki babak baru. Setelah menjalani pemeriksaan cukup panjang dan melelahkan, akhirnya tiga orang tersangka dalam kasus itu ditahan oleh pihak Kejaksanaan Negeri Payakumbuh, Rabu sore (5/8).

Penahanan itu dilakukan setelah penyidik tindak pidana korupsi Polres Limapuluh Kota yang dipimpin langsung Kanit Tipikor Satreskrim Iptu Hery didampingi dua orang penyidik menyerahkan berkas perkara dan ketiga tersangka ke Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

Ketiga terdakwa adalah AZD (55 tahun) yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Pemkab Limapuluh Kota sekaligus sebagai Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) terkait proyek pembangunan rumah transmigrasi tersebut, seorang oknum PNS pemkab Limapuluh Kota berinisial MLV (52 tahun) yang saat kasus itu terjadi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),dan pihak rekanan PTCPBbernisial SU (50 tahun).

Terdakwa AZD dan MLV yang merupakan ASN di Pemkab Limapuluh Kota itu tiba di Kejari Payakumbuh didampingi sejumlah Penasehat Hukum (PH) dan anggota keluarga. Namun hanya beberapa menit di kejaksaan, kedua terdakwa langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan covid-19.

Iptu Hery saat dikonfirmasi KORAN PADANG mengatakan selain tiga tersangka, pihaknya juga menyerahkan Barang Bukti (BB) terkait dugaan krupsi proyek tranmigrasi itu. Diantaranyadokumen kontrak, dokumen pembayaran,dan sejumlah SK.

Terpisah Kajari Kota PayakumbuhSuwarsono didampingi Kasi Pidsus Satria Lerino dan Kasi Intel Robby Prasetya menerangkan pihaknya melakukan penahanan terhadap ketiga terdakwa hingga 20 hari kedepandi Lapas Kelas II B Payakumbuh.

Sementara penasehat hukum terdakwa SU, Setia Budimengatakan pihaknya menerima dan mengikuti proses yang berlakunamun ia berharap pihak-pihak yang terkait dengan proyek tersebut juga ‘diseret’ untuk ikut bertanggungjawab.

“Kita hormati proses hukum yang berlangsung, namun kita juga minta agar pihak-pihak lainnya yang terkait dengan proyek ini juga ikut bertanggungjawabkarena klien kami mengerjakan proyek itu sudah tangan kedua karena sebelumnya sudah ada perusahaan lain yang mengerjakan dan terbengkalai,”tukasnya. (dst)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Wapres sebut merger bank syariah BUMN perkuat perbankan nasional

Kam Agu 6 , 2020
JAKART, KP – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan penggabungan bank-bank syariah badan usaha milik negara (BUMN) tidak hanya untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, melainkan juga dapat memperkuat kondisi perbankan secara nasional. “Ini untuk memperkuat, dia bisa juga berperan untuk kepentingan dalam negeri dan bisa juga untuk luar negeri. […]