19 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

SIDANG DUGAAN KORUPSI PEMBANGUNAN DUA PROYEK Saksi Ungkap Adanya Pembagian Persenan

PADANG, KP – Sidang lanjutan dugaan penerimaan uang atau suap dari pengusaha terkenal sekaligus bos PT. Dempo Grub yang menjerat Bupati Solok Selatan (non aktif) Muzni Zakaria, kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Padang, Rabu (5/8).

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rikhi BM, bersama tim menghadirkan empat orang saksi. Diantaranya, Abdul Hidayat selaku site menejer PT. Zulaikha, Fadzlu sebagai direktur PT.Zulaikha, Eriyanto sebagai direktur PT.yaek ifda cinta,dan Mukti Aksa humas PT.Zulaikha.

Menurut keterangan saksi Abdul Hidayat, mengatakan, terdapat pembagian persenan terhadap dua proyek pembangunan di Solok Selatan.

“Untuk jembatan itu 12 persen dan masjid 14 persen. Dimana pembagian persenan tersebut, diperuntukkan bupati, orang dinas, panitia dan anggota M.Yamin Kahar (berkas terpisah),” kata saksi.

Saksi juga menyebutkan bahwa, Wanda yang merupakan anggota Yamin Kahar, pernah bercerita kesaksi, kalau Bupati Solok Selatan pernah mengambil uang sebesar Rp1,2 miliar ke Yamin Kahar.

Saksi juga mengakui dihadapan majelis hakim, kalau dirinya juga terima uang dari dua proyek tersebut. “Saat ini pembangunan jembatan dan masjid belum selesai, karena putus kontrak dan permasalahan hingga ke KPK,”ujarnya.

Saksi lainnya, Fadzlu, menuturkan, dirinya mengaku kalau tidak ada pertemuan dengan Bupati Solok Selatan dengan M.Yamin Kahar.”Yang setahu saya, mereka memiliki hubungan kekerabatan yang sudah lama,”ujarnya.

Sedangkan, saksi Erianto mengaku bahwa, dirinya hanya mengerjakan proyek jembatan. “Kalau proses kerjanya saya tidak tahu,” ucapnya.

Sementara saksi Mukti Aksa, mengaku kalau dirinya hanya selaku koordinator lapangan pada pengerjaan proyek.

Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum (PH) tampak terdiam,saat para saksi memberikan keterangan.Sidang yang diketuai oleh Yoserizal beranggotakan M.Takdir dan Zaleka akan melanjutkan sidang, Kamis (6/8).

Dalam surat dakwaan dijelaskan, terdakwa Muzni Zakaria, didakwa menerima uang dan barang yang secara keseluruhannya Rp375.000.000.00. Dimana pemberian tersebut, terkait dengan pembangunan Masjid Agung Solok dan jembatan Ambayan di Kabupaten Selatan tahun anggaran 2018 kepada M.Yamin Kahar.

Dimana perbuatan terdakwa Muzni Zakaria, bertentangan dengan kewajibannya selaku Bupati Solok Selatan.

Awalnya pada bulan Januari tahun 2018 terdakwa Muzni Zakaria, mendatangi rumah M.Yamin Kahar (berkas terpisah), yang merupakan bos PT. Dempo Grub, di Lubuk Gading Permai V, jalan Adi Negoro, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menawarkan paket pengerjaan kepada M.Yamin Kahar dengan pagu anggaran Rp55 miliar, dan M.Yamin Kahar menyanggupi. Proyek pengerjaan melalui sistem lelang. Saat mengikuti lelang tersebut, M.Yamin Kahar, pun menang. Dimana sebelum proses lelang dilakukan, orang kepercayaan M.Yamin Kahar, disuruh berkoordinasi dengan Hanif selaku Kepala Pengerjaan Umum (PU) Kabupaten Solok Selatan. Namun proyek tersebut,tidak dikerjakan oleh PT. Dempo, tapi dikerjakan oleh perusahaan lain, karena PT.Dempo mencari perusahan lain.

Terdakwa Muzni Zakaria memerintah kepala PU, untuk meminta uang kepada orang kepercayaan M.Yamin Kahar, yang bernama Suhand Dana Peribadi alias Wanda, dan menstransfer uang sebesar Rp100 juta, kerekening Nasrijal.

Setelah dana cair, uang tersebut dibagikan kepada istri terdakwa sebesar Rp60 juta dan dibagikan kebagian protokol Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp25 juta guna THR, Rp15 juta untuk kepentingan terdakwa, Rp10 juta untuk sumbangan turnamen, dan Rp5 juta untuk pembiayaan kegiatan MoU.

Selain itu, terdakwa pun juga kembali menerima uang dari M.Yamin Kahar, dengan rincian Rp2 miliar, Rp1 miliar,Rp200 juta. Uang yang diterimanya dilakukan secara bertahap dan uang tersebut digunakan untuk rumah di Jakarta. Tak hanya itu, terdakwa meminta kepada M.Yamin Kahar utuk dibelikan karpet masjid, di toko karpet, jalan Hiligo, Kota Padang, senilai Rp50 juta.   

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pasal 12 huruf b Undang-Undang huruf  b, Undang-Undang  RI nomor 31 than 1999, tentang pemberantasan korupsi. Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP. (frd)