14 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

DPRD Padang Gelar Paripurna KUPA dan PPAS APBD-P 2020

PADANG,KP – DPRD Kota Padang melaksanakan sidang paripurna,Kamis (6/7)yang mengagendakan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Kota Padang tahun anggaran 2020.

Penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran tahun 2020 sebagai tahap awal proses penyusunan perubahan APBD Kota Padang tahun tahun anggaran 2020, dan diteruskan dengan Pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara perubahan APBD tahun 2020. KUPA dan PPAS perubahan yang disampaikan dalam efektivitas proses sesuai permendagri nomor 33 tahun 2019.

Wakil Walikota Padang, Hendri Septadalam kesempatan tersebut menjelaskan, saat ini begitu banyak tantangan yang harus dihadapi seperti meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi yang terkoreksi sangat rendah akibat Covid-19. Selain itu, dilaksanakan peningkatan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

“Begitu banyak tantangan pembangunan yang dihadapi seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, meningkatan PAD, peningkatan pelayanan kesehatan. Selain itu, diciptakan peningkatan lapangan pekerjaan baru untuk meminimalisir angka pertumbuhan pengangguran yang tentu mengurangi angka kemiskinan di Kota Padang. Menghidupkan UKM yang terdampak Covid-19 serta membangun kesiapan masyarakat untuk budaya baru,” ucapnya.

Wawako Hendri Septa juga menyampaikan, akan dilaksanakan kebijakan umum untuk perubahan APBD tahun2020 yang terdiridari kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

“Kebijakan umum yang akan kita laksanakan seperti penetapan target penerimaan daerah sesuai pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan PPAS perubahan APBD tahun 2020 PAD sebesar Rp2,319 triliun. Tentu pendapatan ini turun sebeser -13,7 persen yang disebabkan penyesuaian target pendapatan daerah yang terimbas akibat covid-19,” tambahnya.

Selain itu, Hendri menyampaikan terjadinya peningkatan persentase belanja tidak langsung yang disebabkan oleh pembiayaan penanganan Covid-19 yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk penangan kesehatan, sosial ekonomi, dan penyedian jaring pengaman sosial.

“Alokasi belanja tidak terduga yang semula Rp4 miliar rupiah, membengkak menjadi Rp172,4 milyar akibat refocusing anggaran belanja langsung untuk penanganan Covid-19,” paparnya.

Selanjutnya Wawako Hendri Septa menjelaskan, berdasarkan PPAS perubahan APBD tahun 2020 jumlah penerimaan pembiayaan keseluruhan mencapai Rp53,94 miliar.

“Terjadinya penurunan sebesar 46,05 persen yang bersumber dari sisa anggaran tahun lalu (2019) berdasarkan audir BPK sebesar Rp53,94 miliar rupiah. Alhasil pada 2020 terdapat defisit sebesar Rp17,11 miliar yang ditutupi dengan pembiayaan daerah,”pungkasnya.

Ditemui setelah sidang paripurna,Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani menyampaikan bahwa akan segera membahas dengan anggota DPRD yang ada tentang perubahan anggaran (KUPA) tahun 2020.

“Kita akan membicarakan perubahan anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD Kota Padang dengan anggota DPRD terlebih dahulu dan berharap KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2020 ini dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya. (bim)