28 Juli 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Bawaslu Padangpariaman Temukan Praktik Perjokian Dalam Pencoklitan

PARITMALINTANG, KP – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padangpariaman temukan praktek perjokian yang dilakukan PPDP (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih) dalam masa pencoklitan.

Kordiv Pencegahan dan Sosialisasi Bawaslu Padangpariaman, Rudi Herman mengatakan, pencoklitan saat ini masih berlangsung hingga 13 Agustus mendatang. “Namun berdasarkan koordinasi kita dengan pihak KPU, Coklit ini sudah selesai dilaksanakan PPDP sebagai petugas pencocokan dan penelitian pemilih di 913 TPS di 17 Kecamatan Padangpariaman,” ujar Rudi, Selasa (11/8) di ruang kerjanya.

Ia menambahkan, hanya saja ada beberapa temuan oleh Bawaslu di lapangan seperti ada 1 hingga 2 KK yang belum dicoklit. “Akan tetapi setelah Panwascam melakukan koordinasi dengan PPK, maka telah dilakukan perbaikan. Jadi PPDP melakukan kembali pencoklitan di tempat yang masih tercecer,” pungkasnya.

Selain itu lanjut Rudi, ada juga ditemukan masalah lain misalnya ditemukan adanya praktek perjokian. “Maksudnya PPDP yang ditunjuk melakukan pencoklitan malah menyerahkan pada orang lain yang bukan petugas di SKkan oleh KPU,” ulasnya.

Lanjutnya, sebetulnya itu juga tanpa sepengetahuan oleh KPU. Tentunya ketika hal tersebut terdeteksi oleh Panwscam (Panitia Pengawas Kecamatan) maka direkomendasikan dilakukan perbaikan. “Dengan tujuan supaya petugas Coklit tersebut adalah yang telah di SK kan oleh KPU. Selanjutnya ada juga petugas yang tidak melakukan Coklit, padahal proses pencoklitan wajib dilakukan oleh PPDP. Kalau tidak, nantinya akan jadi temuan dan jadi proses pidana,” pungkas mantan ketua Panwascam itu.

Selain itu jelasnya, ada juga temuan bahwa ada juga warga yang telah meninggal dunia namun masih terdaftar, ada juga yang belum berusia 17 namun sudah terdaftar dan sebaliknya ada yang sudah berumur 17 akan tetapi tidak terdaftar. “Maka mereka ini akan masuk dalam daftar pemilih baru atau AA KWK. Menyangkut orang rantau yang pulang kampung, sepanjang ia memiliki surat pindah memilih dari Walinagari/Desa/Kelurahan maka ia memiliki hak untuk memilih,” tutupnya. (war)